Since the implementation of Special Autonomy in Papua, various policies have been implemented by the central government to resolve conflicts in Papua. This policy is carried out through several regulations regarding the acceleration of welfare development in Papua as a way to resolve the Papuan conflict. The method used in this paper is juridical-normative with a conceptual approach to researching library materials using the object of the study of writing in the form of existing libraries. The purpose of this paper is to find out the policies of the Central Government in resolving the Papuan Conflict in Indonesia (Papua Special Autonomy Perspective). With the results of his research that the Central Government's policy in resolving the Papuan conflict in Indonesia (Papua Special Autonomy Perspective) is to solve the root problems in Papua with a welfare and security development policy under the legal umbrella of the Papua Special Autonomy Law and its derivatives regulations. However, this policy has not had a significant impact on resolving the conflict in Papua because it has not resolved the roots of the conflict that occurred in Papua. So one of the steps that must be taken is to open a space for peaceful dialogue to resolve the conflict thoroughly, thoroughly and with dignity.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di Papua adalah dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021 dan upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai bahan hukum utama dalam melakukan telaah dan analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021 adalah Sinergitas, kolaboratif dan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam keterlibatan untuk ikut mendukung dan menyukseskan PON Papua 2021. Sinergitas dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh stekholder dalam ikut mendukung dan mensukseskan PON Papua 2021.

The Central Government's policy for Papua has been periodically carried out since the integration of Papua until the enactment of Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province. However, since the 20th anniversary of the implementation of Law Number 2 of 2021, the second amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province, has so far not had a significant impact on development in Papua. The purpose of the research in this paper is to find out and analyze how legal political policies are to resolve conflicts. The research method that will be used in this study is a qualitative method, namely describing the facts with primary secondary and tertiary legal materials. This is caused by the various roots of the Papuan conflict that have not been resolved until now. Various policies under the Papua Special Autonomy Law and regulations in the form of Presidential Instructions, Presidential Regulations, Perdasi, Perdasus and sectoral regulations were issued using the Welfare Approach and the Security Approach model. However, it still does not have an impact, especially for the Indigenous Papuans (OAP) and does not reduce violent conflicts in the Land of Papua. The purpose of this study is to find out and analyze how legal political policies are in resolving the Papuan conflict. The research method that will be used in this study is a qualitative method with a normative type of research. The theory used in this study is the Theory of the Rule of Law, Theory of L.M. Friedman and the Theory of Justice. The result of the research is that the various policies of the Central Government for Papua in resolving the Papuan conflict have not been able to resolve the conflict in Papua. So one of the legal political policies that must be carried out is Peaceful Dialogue through negotiations. The product of the negotiations between the parties is a Memorandum of Understanding (MoU) as an agreement to end the conflict completely in the Land of Papua.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di Papua adalah dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021 dan upaya apa yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai bahan hukum utama dalam melakukan telaah dan analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres nomor 9 tahun 2020 dalam kaitannya penyelenggaraan PON Papua 2021 adalah Sinergitas, kolaboratif dan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam keterlibatan untuk ikut mendukung dan menyukseskan PON Papua 2021. Sinergitas dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dan Kota, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh stekholder dalam ikut mendukung dan mensukseskan PON Papua 2021.