Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas diatur oleh UUD 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan didepan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum haru diakomodir hak pilih dan memilihnya oleh negara. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal di Indonesia adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki persamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan. Kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal Indonesia yang tersebar di beberapa daerah seperti masyarakat penganut parmalim di Sumatera Utara, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapto Darmo di Jawa Tengah dan Masyarakat penganut Marapu di Sumba dan lainnya. Dalam konteks pelaksanaan hak-hak politik warga negara masih ditemukan ketidakadilan dan diskriminasi diantara masyarakat mayoritas kepada masyarakat minoritas melalui regulasi dan kebijakan terkait pemilihan umum, misalnya masih banyak ditemukan masyarakat yang menganut kepercayaan lokal tidak memiliki KTP Elektronik sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap untuk memilih dalam pemlihan umum. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam pemilihan umum berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan apakah Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, penganut aliran kepercayaan dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum tanpa harus mengadopsi salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pemilihan Umum, Penganut Aliran Kepercayaan.

Penelitian ini berjudul Konsep Diri Perempuan Pecinta Film Anime, sebuah studi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsep diri perempuan yang menyukai film anime di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah psikologi komunikasi, konsep diri, keterbukaan diri dan teori interaksionalisme simbolik. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang melibatkan lima informan perempuan yang menyukai semua hal yang berhubungan dengan anime di Kota Medan sebagai subjek penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kelima informan perempuan yang menyukai film anime memiliki konsep diri positif. Konsep diri positif sendiri ditandai dengan beberapa hal, dua diantaranya adalah merasa setara dengan orang lain dan menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Mereka menyadari bahwa keputusan mereka untuk menjalani aktivitas yang berhubungan dengan anime akan mendapatkan pandangan miring dari masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan budaya populer Jepang ini. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat mereka merasa malu dengan hobi yang telah mereka tekuni ini.

This paper aims to analyze the role of the Election Supervisory Body and the obstacles faced in handling election crimes in Simalungun Regency. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. Based on the results of this study indicate that the rule of law regarding the role of the Election Supervisory Body in handling election crimes is stated in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, Election Supervisory Body Regulation No. 7 of 2018 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations and Bawaslu Regulation No. 31 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of the Election Supervisory Body in handling election crimes in Simalungun Regency has not been fully able to carry out its role in handling election crimes. The obstacles faced by the Election Supervisory Body in handling election crimes are: there are often differences in perceptions in the Gakkumdu Center, there is a large enough opportunity to eliminate evidence, suspects are often uncooperative, and the lack of Bawaslu officers even though the task must be carried out, especially during elections. relatively much.

Penyusunan peraturan tentang Keistimewaan Yogyakarta salah satunya yang memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang, bahkan mencapai kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Hal ini diyakini syarat dengan nuansa politis mengingat kedudukan yogyakarta sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Polemik dan konflik mengenai keistimewaan Yogyakarta mulai memanas dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  yang menyebutkan sistem monarki di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan nilai demokrasi. Menurutnya Presiden melihat aspek demokrasi, monarki, dan konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Perlu dipertimbangkan secara keseluruhan di dalam rumusan undang-undang baru ini yaitu RUU Keistimewaan Yogyakarta, bersamaan dengan itu disusunlah RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan berbagai versi sampai akhirnya RUU Keistimewaan Yogyakarta versi Pemerintah Pusat yang secara resmi diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI dan ditindak lanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Yogyakarta yang telah disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 2 Januari 2011 maupun pertemuan-pertemuan atau rapat kerja yang lain, sampai akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2012 RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

In founding the foundation there is also no uniformity. Notaries usually do not have a standard format regarding the founding deed of the foundation. As a result, each foundation can have its own articles of association as well as the Civil Society Association. Each foundation can make the articles of association according to their needs. The study was conducted using a normative juridical approach with the aim of obtaining secondary data, namely the inventory of legislation and data collection tools in the form of document studies. The foundation was established and developed with the family's efforts so that when the foundation developed rapidly and had many assets, the assets were owned by the family, family assets. The foundation is managed jointly by the family so that when a foundation regulation is established demanding changes to the Articles of Association, this means that there will be separation of foundation assets, restoration of the social functions of the foundation, transparency of accountability and publicity of the foundation's financial statements and ownership of the foundation belongs to the community. This condition is certainly burdensome for the foundation's owners