Perkembangan populasi penduduk semakin meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, termasuk juga di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ironisnya, jumlah populasi penduduk yang besar tersebut tidak didukung oleh kualitas hidup dan ketersediaan pangan yang memadai. Permasalahan ini menjadikan pemerintah berupaya untuk mendisiplinkan masyarakat dengan cara nir-kekerasan melalui program Keluarga Berencana (KB). Upaya tersebut terwujud dalam mekanisme kebijakan yang menghubungkan antara perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan (program KB) dengan aspek sosial secara politis (biopolitik). Upaya pendisiplinan jumlah populasi penduduk yang dilakukan tersebut bukan hanya karena kepentingan kesehatan saja tetapi juga merupakan kebijakan strategis politik. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis dan menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan program KB tidak hanya karena permasalahan kesehatan saja tetapi juga sebagai upaya politik untuk melakukan kontrol populasi penduduk (biopolitik). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka berbasis dokumen dan wawancara dengan subjek terbatas. Di Samarinda, Negara telah melakukan sinergi kebijakan dan anggaran baik di level pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam bentuk kegiatan dan program pendirian kampung KB, penurunan angka kelahiran (total fertility rate), peningkatan jumlah angka pemakaian alat/obat kontrasepsi (contraceptive prevalence rate), kerja sama dan koordinasi dengan BKKBN Provinsi dan Dinas Kesehatan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas PLKB/PKB, pelibatan Babinsa Koramil serta penyedian kegiatan program KB gratis. Keseluruhan upaya tersebut merupakan kebijakan biopolitik untuk melakukan kontrol terhadap populasi penduduk. Jika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah populasi penduduk dengan beban dan kemampuan negara, maka secara perlahan negara akan menuju pusaran permasalahan sosial yang kompleks.