Kinerja merupakan faktor kunci sebuah instansi pemerintahan untuk mengelola SDM. Kinerja SDM pada instansi menunjukkan ukuran kualitas pekerjaan dan digunakan sebagai ukuran untuk mengamati tingkat kinerja. Kinerja yang kurang akan berdampak pada kualitas perkerjaan yang akan dilakukan, terutama pada pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)-Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS) dengan Analytic Network Process (ANP) TOPSIS dalam pengambilan keputusan untuk mencari nilai yang tertinggi. Pada penelitian ini, metode AHP dan ANP digunakan untuk mencari bobot dari masing-masing kriteria menggunakan parameter dari nilai yang dimasukan untuk memperoleh bobot prioritas, yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan TOPSIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan kedua metode memiliki perbedaan dalam menghitung kinerja dari SDM di Gorontalo. Dari penelitian diperoleh nilai kinerja tertinggi dengan menggunakan metode AHP-TOPSIS adalah 0,6549 sedangkan nilai tertinggi dengan menggunakan metode ANP-TOPSIS adalah 0,5906.

The guidance on the need for information and the use of computers has increasingly led to the formation of a computer network capable of serving various needs, including the need for Information Systems in the village. This service is carried out to be able to support economic improvement in the village through technology facilities and information on the village potential. With the existence of this village potential information system, various village parties and village communities can develop potential sectors in the village, be it the tourism sector, agricultural sector, etc., which can be recognized by many people so that it has a positive impact on economic growth in the village. With the aim of increasing the capacity of the leadership of the village government apparatus in an effort to increase the people's economy. The method used in the implementation of socialization activities and training of village potential information systems as an effort to increase the people's economy in Deme II Village.

This paper describes how to measure the performance of government employees to society using different assessment methods and new services instruments, and providing opportunities for the community to assess the services provided to them. The Analytical Network Process (ANP) method is used to generate global weights obtained from the pairwise comparison matrix and supermatrix which will be used as preference weights. The final score of each employee is obtained from a questionnaire that has been filled in by respondents using the Simple Additive Weighting (SAW) method then the calculation will be combined with preference weights obtained from previous calculations. The results showed that the use of the ANP-SAW method resulted in good performance calculations with employee 5 getting the highest value at 0.9526, while employee 2 getting the lowest value at 0.7753. With the assessment carried out by the community and the use of appropriate decision making methods, leaders in government can easily assess the performance of their employees, not only from the achievement of work but also based on the assessment of the community.

Desa Botutonuo adalah salah satu desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang memiliki berbagai macam potensi terutama potensi wisata bahari. Namun demikian, jika dinilai dari segi pemanfaatan teknologi informasi, maka potensi ini masih perlu dikelola lebih baik lagi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan publikasi ataupun promosi pariwisata yang ada. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dan mempromosikan potensi Desa Botutonuo terutama dalam sektor pariwisata. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memudahkan aparat desa dalam mengelola administrasi kependudukan melalui implementasi sistem informasi desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan bagi aparat desa maupun masyarakat. Kegiatan pengabdian berlangsung dengan sukses dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari pemerintah desa dan masyarakat.

Kemiskinan merupakan menjadi suatu yang sulit untuk di atasi dalam era sekarang ini. Sehingga alasan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pemerintah dalam menangani kemiskinan dirasa perlu dilakukan, dan lebih dari itu, ketidakmampuan dalam menurunkan angka kemiskinan dapat pula menjatuhkan kredibilitas pemerintah [1]. Selama ini untuk menilai tingkat kemiskinan selalu dikaitkan pada pendapatan atau berdasarkan faktor ekonomi warga, ini dikarenakan faktor ekonomi ini dapat dengan mudah untuk diukur, diamati dan diperbandingkan [2]. Namun pertimbangan terhadap faktor lain dalam menilai tingkat kemiskinan dapat dilihat bukan hanya dari faktor ekonomi, tetapi juga dapat dilihat dari faktor budaya, budi pekerti, pendidikan, sosial, lingkungan, sosial politik dan kesehatan [3].Masyarakat pesisir secara umum masih berhadapan dengan kondisi kemiskinan. Hal itu pula yang menjadi latar belakang diselenggarakannya pembangunan masyarakat pesisir, sehingga pada seluruh desa pesisir lokasi kegiatan masyarakatnya sudah pasti berhadapan dengan kemiskinan [4]. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang saat ini menyandang predikat garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo. Dari