The Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfer for poor families for accessibility to education, health and social welfare services. So that PKH plays a role in social, environmental and economic sustainability. This study aims to find a social entrepreneurship model for the beneficiaries or the so-called Keluarga Penerima Manfaat (KPM) towards sustainable development. This model will be expanded by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia into a national program. Data collection was conducted in July 2020. The method used was qualitative. The research location was determined purposively based on certain characteristics, namely rural areas (West Bandung and Garut), urban areas (Serang and Pekalongan) and coastal areas (Cilacap and Subang). This study reveals three important problems, namely business journey, the parties involved and the social entrepreneurship model aimed at sustainable development. The results showed that the KPM PKH business journey went through a process and was not immediately successful. Parties involved in the business journey include family, local government, PKH facilitators, financial institutions, and local customers. The business models developed in the research area include business incubation, mentoring, online marketing, joint business groups and nurseries.

Perusahaan sosial telah diakui di indonesia karena keunggulannya dalam mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus membantu masyarakata miskin untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Perbedaan utama dengan usaha mikro, kecil dan menengah tradisional adalah bahwa perusahaan kolektif memiliki karakteristik hibrida dimana mereka mengadopsi solusi bisnis untuk mengatasi masalah sosial. Lingkungan sosial dan budaya kondusif bagi kewirausahaan sosial karenan negeri ini memiliki perhatian besar terhadap isu kesejahteraan masyarakat dan sekarang bergerak menuju partisipasi masyarakat yang lebih luas dari organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam masalah sosial. Perusahaan sosial yang telah berkembang di negeri ini adalah salah satu bentuk social enterprise. Dalam perkembangannya, perusahaan sosial ini melibatkan banyak rumah tangga miskin di tingkat komunitas sehingga dapat dipandang sebagai perusahaan sosial berbasis masyarakat. Namun, lingkungan kebijakan masih belum sepenuhnya responsif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan sosial. Perusahaan sosial masih dipandang sebagai usaha mikro, kecil dan menengah tradisional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tambahan bagi perusahaan sosial dengan memberikan insentif untuk pembiayaan campuran, memperbaiki lingkungan berkelanjutan untuk hibah, modal ventura dan bantuan eksternal, dan menyadari masa inkubasi yang lebih lama untuk perusahaan sosial. Untuk itu, koordinasi antara sektor sosial yang melahirkan lahirnya usaha sosial dengan sektor ekonomi sebagai induk asuh lebih lanjut perlu ditingkatkan.

Community Policing Development Through the Collaboration of Police and Community: A Model for Improving Social Resilience in Indonesia.Abstract The idea to changing police paradigm from an emphasis on traditional law enforcement practices toward community-oriented policingan approach that depends on officer-initiated efforts to reduce criminal and public disorder should be launched in Indonesia. Community policing is a philosophy of policing that needs police officers to act with increased levels of autonomy and professional discretion to solve problems and to develop partnerships with the community. This article discussing a conceptual framework of how community policing can be implemented through providing an overview of the context in which community policing has been socialized in the developed countries.Kata Kunci: Community policing, police officer, domestic violence, catalyst, normative sponsorship theory

Artikel ini mendeskripsikan peran dan pentingnya social capital sebagai piranti sosial pada level komunitas, dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah social capitalmasih eksis di Indonesia. Secara kritis, social capital dipandang sebagai suatu landasan bagi asumsi pembangunan sosial pada level komunitas. Analisis terhadap peranan social capital sangat mendesak mengingat policymakers membutuhkan masukan untuk mendukung kebijakan pembangunan sosial yang bertumpu pada kemampuan masyarakat. Diharapkan, social capital sebagai piranti sosial yang berakar pada komunitas, dapat berfungsi secara maksimal tetapi dinamik dalam mengatasi masalah sosial. Bahasan ini diharapkan dapat menambah keyakinan kita bahwa social capital dapat direkayasa ulang, asal dilakukan oleh dan untuk anggota komunitas. Dengan demikian, tugas scholars, policymakers, practitioners adalah memfasilitasi komunitas agar mereka menyadari bahwa ada piranti sosial yang dapat didayagunakan untuk berbagai tantangan yang dihadapi pada hampir semua aspek kehidupan, tentunya pada level komunitas.

In-Home Service for the Aged in Japan : Lessons Learned for Indonesia.This article examines the social and economic forces that led Japan to create the Gold Plan a comprehensive national plan for formalized in-home services for the aged. Under this national policy, Japan has changed their paradigm on delivery of social services for the aged which the following: shifts from institutional to in-home service workers. Local community and societal at large were encouraged to take part in this regard where new nonprofit organization called Resident-Participation Type (RPT) are growing significantly. PRTs are self-help organizationsto augment the delivery of in-home services to the aged. The current status of these new models for the aged are examined by using secondary data from the surveys conducted by the Japanese National Council of Social Welfare in 1992 and 1993. The future issues regarding RTPs and inhome services for the aged in Japan are discussed in this article with the aim at searching appropriate strategy to deliver social services for the aged in Indonesia.Kata Kunci: In-Home services, Resident-Participation Type, Golden plan, Welfare policy