This study aims to look at evaluating fertility increases from factors that affect fertility.  The data processed and presented in this paper constitutes RPJMN Indicator Survey and the Program Performance and Accountability Survey (SKAP) of the North Sumatra Province BKKBN from 2017 to 2019. The target population of this survey is households, women of childbearing age 15 to 49 years, families and unmarried adolescents aged 15 to 24 years in selected clusters in the province. The sampling design used was stratified multistage sampling and for the province of North Sumatra the number of selected clusters was 78 clusters spread across 33 regencies and cities. Each cluster is listed (enumerated) and 35 eligible households are selected using systematic random sampling techniques to retrieve data. The SRPJMN/ SKAP sample target in North Sumatra Province covers 2,730 households. Information on fertility rates in this survey is based on the number of births collected from all women aged 15-49 years. The results are the increase of number TFR until 20.3% in three years, the number of ASFR also increase every year. Namely first married in the age range of 15-17 years (60%) in three years. And it also find the number of using contraception In the last 3 years (2017 - 2019) for the Province of North Sumatra, the use of a FP method / device has increased from 49.42% in 2017 to 56.25% in 2019.

Pendahuluan: Unmet need didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau yang ingin menjarangkan jarak kelahiran berikutnya selama dua tahun atau lebih, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya unmet need secara psikologis, khususnya ditinjau dari aspek pengetahuan, sosial, budaya dan pelayanan kontrasepsi. Tujuan: untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya unmet need. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan angka unmet need yang tinggi yakni Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Angkola Selatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Teluk dalam dan Kecamatan Pulau Rakyat di Kabupaten Asahan. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive dengan syarat WUS berusia 15-49 tahun, tidak sedang ber KB dan tidak sedang hamil. Seluruh responden yang memenuhi syarat diwawancara (total sampling) dengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Hasil: Berdasarkan analisis multivariat faktor penentu unmet need maka didapat tiga faktor yang dominan yakni pengetahuan, pekerjaan istri dan kesertaan ber-KB sebelumnya. Kesimpulan: Pengetahuan dan sikap PUS terhadap program KB sudah baik namun hal ini tidak berdampak banyak pada keputusan untuk menggunakan kontrasepsi sekalipun terdapat dukungan yang baik dari suami, keluarga (Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Mertua dan Ipar) dan teman/tetangga/teman sebaya. Sementara alasan utama PUS unmet need tidak ber-KB adalah ingin memiliki anak padahal jumlah anak yang dimiliki sudah 3 atau lebih, masalah efek samping KB dan masih belum memiliki anak laki-laki/perempuan dalam keluarga.

<p>Penelitian ini merupakan kajian diharapkan dapat memberikan gambaran upaya dalam menekan permasalahan kependudukan di masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan nonformal yang dibangun melalui pendekatan pendidikan kependudukan. Peningkatan akses pendidikan nonformal tidak terlepas dengan pemetaan modal sosial di masyarakat. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional, karenanya peningkatan kualitas hidup menjadi salah satu agenda pembangunan ditengah permaslahan pertumbuhan penduduk. Upaya peningkatan kualitas oendiduk dipengaruhi oleh arah pembangunan, dan tidak terlepas dari dinamika masyarakat diantarannya potensi, permasalahan dan kemiskinan. Dengan masih tingginya angka putus sekolah dari tahun ke tahun terutama pada masa pandemic Covid-19, maka pendidikan informal dan pendidikan nonformal menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah masalah kependudukan seperti pernikahan usia anak, laju pertumbuhan penduduk, serta kemiskinan dan pengangguran. Dengan hanya sekitar 55,8 persen keluarga Indonesia yang mengetahui isu kependudukan dengan disparitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan serta berdasarkan tingkat kekayaan, maka penanaman isu kependudukan merupakan Langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat yang mandiri dan terutama daoat menjangkau kelompok rentan dalam masyarakat. Modal sosial berperan dalam proses membangun masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengembangkan program. Penguatan kesepakatan dan pemetaan sosial menjadi kunci utama dengan keterlibatan berbagai pihak untuk ikut dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan informal. Pendidikan kependudukan diintegrasikan dengan pendidikan informal dibangun dalam kurikulum dengan materi berdasarkan isu kearifan lokal yang disusun bersama disampaikan untuk membangun kesadaran dan tetap bertahan terutama dalam masa pandemi Covid-19</p>

Unmet need is still a serious problem that has relevance to development in the field of population. The Indonesian Demographic and Health survey shows the percentage of unmet need for family planning increased in 2017 by 11%. This analysis aims to find out the important determinants that contributed to unmet need for family planning in Sumatera Utara Province.The analysis used secondary data from 2017 National Mid-Term Development Plan (RPJMN) Data carried out by National Population and Family Planning Board (BkkbN). The population in this analysis are all married women of childbearing age and the samples are married women of childbearing age who did not use contraception The dependent variable is unmet need and determinant variables are socio-demographic characteristics (age, education, occupation, wealth quintile, number of living children and residence), knowledge of contraceptive method and service delivery factors namely exposure to family planning information and family planning officers visit.There are 795 women childbearing age who do not use contraception as many as 37.5% have unmet need (9.6% of unmet need for spacing pregnancy, 27.9% of unmet need for limiting pregnancy). Thus, 1 out of 6 married women has unmet need. Variables of women's age, number of children still alive, knowledge, family planning officers visit are important determinants that contributed to unmet need for family planning in Sumatera Utara Province with the most contributed variable is age. Communication, Information and Education (IEC) efforts need to be improved on married women using mass media and family planning officers visit. Collaborating with local community and traditional leaders in the paradigm shift about the number of children are important part in reducing unmet need for family planning in Sumatera Utara Province.

Background: Postpartum birth control is one of the family planning programs that still have low coverage. Midwives have a big role in increasing postpartum family planning coverage. Postpartum mothers will often contact the midwife so that the midwife can advise the postpartum mother to use postpartum birth control. The aim of this study is to evaluate the role of midwives and postpartum mothers in the use of postpartum family planning in the Asahan regency Methods: This study used a cross-sectional design, the location study was Asahan regency, and the population was 81 postpartum mothers in Asahan Regency. The researcher used purposive sampling with the criteria of giving birth in the last one month and having more than two children. The instrument used was a questionnaire. This research will conduct cross-tabulation distribution. Results: The results of the cross-tabulation showed that 24 birth control users at the midwife's clinic gave birth at a midwife clinic, 18 people gave birth at a midwife clinic (22.2%), and 21 people had postnatal health checks (25, 9%), received advice on using postpartum family planning as many as 15 people (18.5%) and received family planning counselling after delivery as many as 14 people (17.3%). This study indicated that postpartum family planning was carried out in the midwife clinic as many as 18 people (22.2%) and in the hospital or public health centres as many as nine people (11.1%).  Conclusion: Postpartum mothers who do postpartum health checks to midwives are more likely to use postpartum family planning than postpartum mothers who do not undergo postpartum health checks. Postpartum mothers who advised to use postpartum family planning from a midwife will have a greater risk of using postpartum FP than postpartum mothers who do not receive postpartum FP.