This study aims to construct the code of ethics for public accountants in perspective of bugis culture value. The focus of this study to formulate the code of ethics for public accountants on perspective of bugis culture value. The approach used was the interpretive-constructivism paradigm with the method of spradley-style etnography. The data collection follows the creswell and spradley-etnographic interview techniques. The result of this study succeeded formulate the code of ethics for public accountants on perspective of bugis culture: 1). Lempu sustained by ada tongeng, getteng, asitinajang, amaccang, and warani, 2). Pacce generated from sipakatau, sipakalebbi, sipakainge, sipatokkong, and sipakarennu, 3). Reso, and 4). Appesona ri dewata seuwwae as instrument in actualitation the code of ethics, because a code of ethics will not exist if there is no practice on it. The conclusion of this study that the values have been disclosed, crystallized by the researcher as a code of ethics for public accountants on bugis cultural perspective to improve compliance on code of ethics for public accountants.

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan kekayaan nilai-nilai budaya Jawa dengan kode etik akuntan guna meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Sumber literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal dan buku terbitan internasional serta nasional yang relevan dengan topik penelitian, dengan rentang waktu dari 2014 hingga 2023. Berdasarkan hasil telaah terhadap 187 literatur, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat sembilan nilai-nilai budaya Jawa yang dapat diintegrasikan untuk memperkuat kode etik akuntan. Nilai-nilai tersebut mencakup (1) ojo Dumeh (tidak egois), ( 2) alon-alon asal kelakon (bersikap bijak dan berhati-hati), ( 3) bahasa Jawa kromo inggil (berkomunikasi dengan sopan dan santun), ( 4) ewuh-pakewuh (sungkan atau rasa segan), ( 5) unggah-ungguh (bersikap hormat dan sopan), ( 6) eling lan waspodo (berhati-hati dan waspada), ( 7) sungkan (menghormati), ( 8) mangan ora mangan sing penting kumpul (kebersamaan), dan (9) rukun agawe (bersikap kooperatif). Kesembilan nilai ini dapat menjadi alternatif dalam memperkuat profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik bagi akuntan, khususnya bagi mereka yang berlatar belakang suku Jawa.

<p><em><strong>ABSTRACT :</strong> The budget for Papua's special autonomy will end in 2021, so it is important to do an in-depth study to increase budget productivity in an academic framework through scientific research. The purpose of this research is to analyze the budget management of Papua's special autonomy from the political and accounting perspective. The method used is a qualitative approach by using supporting data regarding the management of state finances, the budget cycle and the special autonomy budget of the Papua</em><em>’s</em><em> Province. This study attempts to explain political accounting in Papua</em><em>’s</em><em> Special Autonomy budget management. The research method used is a literacy study by utilizing various sources that are related to the research topic, both from scientific articles, books, journal publications and sources from official government websites and other relevant sources. The research process is carried out by collecting data, grouping data, analyzing data to describing it in the form of results and research discussions. The results showed that between politics, budget accounting and government accounting have a relationship in the management of the Papua</em><em>’s</em><em> </em><em>s</em><em>pecial autonomy budget, then referred to by researchers as political accounting. Political accounting is a series of comprehensive processes both from the political side, the budget to the reporting system and evaluation of the realization of the use of the budget. The theoretical implication is that there is a wedge between political science through the fields of politics and budget accounting and government from the perspective of Papua's special autonomy budget. This finding adds a new treasure in multi-paradigm accounting research, namely political accounting.</em></p><p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: Accounting, Politics, Budget Management, Papua Special Autonomy</em><em></em></p><p><em> </em></p><p><strong>ABSTRAK :</strong> Anggaran otonomi khusus Papua akan berakhir tahun 2021, sehingga pendalaman untuk meningkatkan produktifitas anggaran menjadi penting dilakukan dalam kerangka akademis melalui penelitian ilmiah. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengelolaan anggaran otonomi khusus Papua dari sisi politik dan akuntansi. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data pendukung mengenai pengelolaan keuangan negara, siklus anggaran dan anggaran otonomi khusus Provinsi Papua. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang akuntansi politik dalam pengelolaan anggaran Otsus Papua. Merode penelitian yang digunakan adalah studi literasi dengan memanfaatkan berbagai sember yang memiliki kaitan dengan topik penelitian, baik dari artikel ilmiah, buku, publikasi jurnal dan sumber dari website resmi milik pemerintah serta sumber lainnya yang relevan. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan data, menganalisas data sampai dengan mendeskriftifkan dalam bentuk hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara politik, akuntansi anggaran dan akuntansi pemerintahan memiliki keterkaitan dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus Papua, kemudian disebut oleh peneliti sebagai akuntansi politik. Akuntansi politik adalah serangkaian proses yang komprehensif baik dari sisi politik, anggaran hingga sistem pelaporan dan evaluasi realisasi penggunaan anggaran. Implikasi secara teoritis, ditemukan irisan antara ilmu politik melaui bidang-bidang politik dengan akuntansi anggaran dan pemerintahan dari perspektif anggaran otonomi khusus Papua. Temuan ini menambah khasanah baru dalam penelitian akuntansi multiparadigma yaitu akuntansi politik.</p><p><strong>K</strong><strong>ata Kunci</strong>: Akuntansi, Politik, Pengelolaan Anggaran, Otonomi Khusus Papua</p><p> </p>

No abstract

Taman Baca Masyarakat merupakan pendidikan nonformal sebagai tindak lanjut dari program pemerintah dan pendidikan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat melalui gerakan literasi. Taman Baca Masyarakat merupakan program membangun desa pendidikan dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sebagai implementasi dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan pastisipasi aktif, yaitu; (1) Observasi dan Perencanaan (3) Pelaksanaan pendirian TBM dan pelatihan tutor pengelola TBM4) Evaluasi (5) Tindak lanjut. Hasil observasi menemukan banyak anak yang putus sekolah di Desa Candali. TBM sebagai perpustakaan dan pendidikan alternatif dalam memberdayakan masyarakat serta menumbuhkan minat baca masyarakat Desa Candali. Outcome dari program  Pengmas yaitu TBM yang berkelanjutan, diteruskan oleh remaja setempat yang telah dibekali kemampuan dan manajemen dalam mengelola TBM. Tim Pengmas Unusia masih mlakukan memonitoring perkembangan TBM melalui grup Whastapp pengelola.