<div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Sumber daya hayati perikanan adalah sumber daya yang perlu dilindungi dan dioptimalkan pengolahannya, namun kejahatan di bidang perikanan semakin meningkat. Hukum internasional kemudian mengklasifikasikan kejahatan perikanan ke dalam</span><span>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</span><span>. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana koherensi hukum nasional Indonesia di bidang perikanan dengan hukum internasional. Hal ini penting karena kejahatan di bidang perikanan memiliki banyak aspek internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji koherensi hukum nasional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan, serta mengusulkan reformulasi peraturan perundang-undangan dalam menangani permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan membandingkan peraturan hukum nasional dan peraturan hukum internasional di bidang perikanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa koherensi hukum nasional dan internasional di bidang perikanan ini cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan berupa tidak adanya pengaturan </span><span>unreported fishing</span><span>, pertanggungjawaban korporasi yang lemah, pengaturan di laut lepas, dan kerjasama dengan WCPFC. Dalam hal ini reformulasi ditujukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati perikanan.</span></p></div></div></div></div>

Keadilan restoratif mulai dikenal tidak hanya dalam lingkup peradilan pidana anak saja. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai memberlakukan keadilan restoratif di luar perkara anak. Pengaturan dalam setiap tahapan tersebut berbeda. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai politik hukum keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan peradilan belum diatur dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan memiliki disparitas, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam mencapai tujuan keadilan restoratif, peraturan yang ada masih belum cukup. Sehingga perlu dibentuk Keadilan Restoratif pada tingkat Undang-Undang. Dengan perkembangan tersebut, pembaharuan RUU KUHP yang sudah menunjukkan nilai-nilai restoratif perlu didukung dan diperkuat nilai-nilai restoratifnya. Parameter pemidanaan dan konsep pemaafan hakim merupakan bentuk-bentuk restoratif yang ada dalam RUU KUHP.

Pancasila is the ground fundamental norm as the ultimate source of law in Indonesia. Based on that concept, the establishment of National Legal System shall be based on values contained in the Pancasila. One of the reforms of legal system is the establishment of restorative justice. Restorative justice is the concept where in solving criminal law matters, all related parties shall be involved. Restorative justice is the implementation of Pancasila values in the criminal justice system. The problems discussed in this paper is the urgency restorative justice concept in criminal justice system in reflecting Pancasila values. In terms of existing regulation, restorative justice is merely regulated in The Act of Juvenile Justice System (UU SPPA), the Police Commissioner’s Regulation Number 6 of 2019, and the General Attorney Regulation Number 5 of 2020. However, the implementation in practices, restorative justice still has many weaknesses, including the diversion provision. By discussion restorative justice and Pancasila, it can be stated that restorative justice aims to create social justice for everyone involved in a criminal law case and form a cultural mediation in the system. In short, restorative justice is one of crucial concepts in implementing Pancasila values.

No abstract

The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools is documentary study. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis.There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants’ objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.