Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pendampingan dan keterampilan studi kelayakan bagi para petani anggota gapoktan TRI TANI MULYO yaitu poktan yaitu Ngudi Makmur dengan anggota sebanyak 35 petani, Ngudi Rejeki dengan anggota sebanyak 95 petani, dan Ngudi Makmur dengan anggota sebanyak 58 petani. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tutorial penyampaian materi-materi terkait dengan teknik teknik mementukan kelayakan suatu usaha. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu semester ganjil 2018/2019 tepatnya yaitu bulan Nopember- Januari 2019 setiap 2 minggu sekali. Tempat pelaksanaan pengabdian di Balai Desa Kelurahan Jaten Karangnyar. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan studi kelayakan memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap para petani anggota Gapoktan Tri Tani Mulyo tentang teknik menghitung studi kelayakan apabila diimplementasikan kepada petani padi. Implikasi dari kegiatan PKM ini menjadikan pengelolaan budidaya tanaman padi lebih hati-hati karena selalu memperhatikan tingkat kelayakannya. Apabila tidak layak maka petani bisa memikirkan strategi lain agar saat diputuskan untuk berinvestasi para petani terhindar dari kerugian yang besar karena telah mempertimbangkan perhitungan kelayakan usaha. Secara keseluruhan para petani sangat antusias dalam mengikuti program pengabdian, dari hasil analisis menunjukkan nilai NPV, IRR, Pay Back Peiode, BC ratio semua nya layak. Petani sangat tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan. Kata kunci: studi Kelayakan, Budidaya tanaman Padi

- The economic growth processes and their acceleration have become essential factors in solving social and economic problems. Innovation-driven Information and Communication Technology (ICT) is believed to be the driver of economic growth. However, ICT raises the digital divide problem, which weakens the influence of ICT on economic growth. This study aims to develop a model that can explain the role of government as a factor that strengthens the influence of ICT on economic growth. The model is formulated using data from 114 countries listed in the Network Readiness Index (NRI) 2019. The study results prove that the digital divide is a factor that weakens the influence of ICT on economic growth and the role of government as a factor that strengthens the influence of ICT development on economic growth. This study recommends that innovations for ICT development provide options for countries that find it challenging to invest in ICT development, especially for 4.0 or 5.0 technological innovations. Nevertheless, human resource development is used to realize innovations in ICT development.

Komposisi penerimaan negara yang terbesar berasal dari komponen pajak, oleh karena itu sudah selayaknya alokasi penggunaannya harus tepat agar memberikan multiple efek bagi perekonomian sehingga bisa mensejahterakan rakyat. Alokasi dana untuk sektor publik dalam APBD merupakan tujuan dari pengalokasian sumberdaya, oleh karena itu komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatnya penanaman modal seperti peralatan, bangunan fisik, infrastruktur, dan harta-harta yang bersifat tetap. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan Peningkatan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan porsi belanja modal. Kajian ini didasarkan pada data-data yang dikeluarkan LKPD selama periode 2012 sampai dengan 2016 sebanyak 508 Kabupaten/Kota. Metode yang digunakan untuk membuktikan keterkaitan tersebut digunakan yaitu analisis structur equation modeling. Hasil kajian menyimpulkan bahwa: 1) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap dana hasil bagi pajak baik pada pemerintah kabupaten, pemerintah kota; 2) dana bagi hasil pajak memediasi pengaruh antara Pendapatan pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya pada pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota; 3) dana bagi hasil pajak tidak memediasi pengaruh antara pendapatan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal tahun berikutnya pada pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan kota.