Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam Hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai yang diatur dalam QS al-Baqarah/2: 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Para ulama pun sepakat menghalalkan transaksi ini jika tidak mengandung gharar didalamnya. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu tamyiz dan di dalam KUH Perdata yaitu kecakapan hukum. Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan urf, dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun. Didalamnya mempunyai dasar hukum tersendiri dan juga aturan bagaimana baik dan buruknya bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung gharar atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut. 2) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, maka setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mengatur mengenai izin usaha pertambangan. Perusahaan diwajibkan menyetor deposito untuk menjamin reklamasi dan pascatambang. Objek tulisan ini terkait dengan kewajiban deposito sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan pertambangan agar dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.

Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state finances. Accountability of state finances at the end of the fiscal year that carries out responsibility is the head of the office or agency to superiors and to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses.Keywords: Accountability, Budget, State Finance. AbstrakPertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara.Kata Kunci : Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana penanggulangan korban bencana banjir di Kecamatan Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013 dan untuk mengetahui efektivitas Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kecamatan Pallangga Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi This research discusses the implementation of local regulation No. 1 year 2013 on disaster relief against flood victims in 2018 in Pallangga District. Can be withdrawn the purpose of this research is to know and understand about how to prevent victims of flood disaster in Pallangga district based on district regulation of Kab. Gowa No. 1 year 2013 and to know the effectiveness of local regulations on disaster management in Kecamatan Pallangga This type of research is classified as empirical or field with the research approach used is a juridical approach, as for Data sources of this research are primary and secondary data sources, furthermore the methods of data collection used are interviews and documentation

This study investigates the change of students' perception of anti-corruption behavior in the religious subject. This qualitative research uses an investigative report learning model and in-depth interview groups that focus on high school students on religion subject. The results showed that the investigative report learning model had broader the perception of high school students' understanding of anti-corruption actions and behavior from before to after the investigation was implemented. Students can identify directly in the field through investigation sheets, such as the home and market environments. Some of the actions that can be identified are reducing the scales, hoarding basic materials, and providing inappropriate materials. Furthermore, the role of religious teachers is also a vast contributor by providing interventions in the form of explaining the relationship between the Qur'an and the story of the Prophet Muhammad to stuff findings considered that considered acts of corruption.