Diskursus Daya Tahan UMKM Jawa Tengah di era tatanan baru, diimplementasikan dalam satu kebijakan Transformasi Digital. Bentuk-bentuk pelatihan penjualan online serta bimbingan teknis untuk mendorong dan menstimulus pelaku UMKM menuju digitalisasi menjadi bagian integral upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji secara empiris tren positif potensi kebijakan Transformasi Digital bagi UMKM dalam kaitannya dengan era tatanan baru. Lebih jauh, penelitian KTI ini melihat dari sudut pandang fenomena disrupsi digital dalam skala konteks spasial Jawa Tengah yang selanjutnya diuji dalam kerangka kebijakan Tranformasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Jawa Tengah. Penekenanan pada pendekatan metode kualitatif, Wawancara mendalam, Observasi lapangan dan Catatan lapangan terhadap stakeholder kunci,, baik sektor publik (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) serta sektor swasta (Sophee, Tokopedia, Dana, Rumah BUMN, serta Perusahaan Logistik) dan masyarakat pelaku UMKM, menjadi kerangka fundamental dalam menyusun uraian ilmiah penelitian KTI. Hasil riset ini menunjukkan bahwa konsistensi program Transformasi Digital di Jawa Tengah masih berkutat pada sektor pelatihan pemasaran digital dengan mendorong pemanfaatan platform E-commerce yang ada. Ditinjau dari sejumlah karakteristik disrupsi yang terjadi, Pemerintah Jawa Tengah memerlukan penguatan pada literasi digital pada tataran kebijakan, kedaulatan kebijakan terhadap E platform yang beroperasi, identifikasi terhadap indikator jejaring logistik dan upaya komprrhensif terkait dengan advokasi daya keberpihakan pada UMKM lokal terhadap porsentase produk impor yang beredar secara bebas dalam E-platform. Oleh karena itu, dengan melihat satu sisi potensi perkembangan ekonomi digital dimasa yang akan datang namun masih kurangnya intensitas kebijakan yang memayungi ritme disrupsi digital, hasil KTI ini juga mengerecutkan sebuah rekomendasi perlunya peta jalan digital Jawa Tengah yang harus diinisiasi dengan adanya Tim Task Force ekonomi digital sebagai langkah institusionalisasi isu.

Integrity in the Civil Servant Apparatus (ASN) is crucial in improving the quality of public services, enhancing the accountability and transparency of public institutions, optimizing the use of public resources, and improving the quality of human resources. Integrity is a fundamental moral value in daily life and particularly in the workplace, including for ASN employees. One method for approaching this is through qualitative research, which is used to understand phenomena or events in-depth, through descriptive and non-numerical data collection. In qualitative research, the aim is to understand phenomena holistically and contextually, as well as to consider the role and influence of social and cultural factors in shaping these phenomena. This study uses literature review as a method for data collection. Literature review is a critical analysis of ongoing research on a specific topic or question about a particular area of knowledge in a systematic way. The findings of this research indicate that strong integrity in shaping the personality of ASN is crucial in providing high-quality public services. ASN employees with strong integrity tend to have strong moral values, such as honesty, fairness, and responsibility, which can shape good character. Good character can lead to good performance in carrying out duties and responsibilities as an ASN. Through strong integrity, ASN can maintain professionalism in carrying out their duties and responsibilities. ASN employees with good integrity will work diligently, diligently, and enthusiastically in serving the community. In addition, ASN with strong integrity can also maintain the quality of public services and avoid unethical behavior that can harm the community. The government and society need to pay special attention to the formation of ASN integrity, both in the recruitment process, career development, and public ethics training. The formation of good integrity can also be achieved through strict supervision and severe sanctions for ASN ethical violations. Thus, strong integrity can shape good ASN personalities, provide high-quality public services, and maintain the image and trust of the community in government institutions.