ENGLISHThe implementation of Large Scale Social Restriction (PSBB) is one of the efforts taken by several local governments, including Sidoarjo Regency, to break the chain of COVID-19 spread. Millennials, whose age ranged from 20 to 40 years in 2020, are interesting to be studied due to their large population. In addition, they have high proficiency in information technology. This study aimed to figure out the perception of the millennials in Sidoarjo District regarding the implementation of PSBB in that area. It utilized the google form platform to create an online questionnaire then the link was sent through WhatsApp groups. 276 Millenials were involved in this study as respondents. Quantitative and descriptive meth-od was applied to analyze the data and then presented in tables and figures. The study showed 84,78% of respondents stated that they agreed with PSBB implementation; 76,45% of respondents perceived that PSBB practice was not optimal yet; 75,00% recognized that community obedience in PSBB practice was relatively low. Millenials concluded that the factors that determined community obedience in PSBB implementation were sanctions enforcement as well as direction from law officers and the government. INDONESIAPemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan salah satu upaya yang ditempuh beberapa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo untuk memutus rantai persebaran virus SARS-CoV-2. Generasi milenial adalah kelompok penduduk yang berada pada rentang usia 20-40 tahun di tahun 2020. Kelompok ini menarik untuk diteliti karena dominan secara demografi dan memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi generasi milenial Kabupaten Sidoarjo terhadap pemberlakuan PSBB di wilayah tersebut. Penelitian memanfaatkan platform google form untuk menyebarkan kuesioner secara daring dan link kuesioner disebar melalui grup Whatsapp. Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian adalah 276 orang. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dan ditampilkan melalui tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 84,78% generasi milenial menyatakan setuju terhadap pemberlakuan PSBB; 76,45% memersepsikan pemberlakuan PSBB kurang optimal; dan 75,00% menyatakan kepatuhan masyara-kat dalam melaksanakan PSBB masih rendah. Generasi milenial memiliki persepsi bahwa hal-hal yang meme-ngaruhi kepatuhan masyarakat selama pemberlakuan PSBB, antara lain adanya sanksi dan arahan dari aparat kea-manan maupun pemerintah.

ENGLISHIn the period 2010-2019, the poverty rate in East Java Province was always above the national achievements. The other, in the same period of time there was a poverty disparity between rural and urban areas in East Java Province. This study aims to formulate a strategy to overcome poverty disparity in East Java. This study used a descriptive quantitative approach. This study uses secondary data namely poverty, disparity and urbanization data. The analysis shows that urbanization which occurred in East Java pushed migration of the quality human resources in the village. This can be traced from the increasing urbanization of intellectuals and migrants of productive age in East Java in the period 2010-2015. Overcoming poverty inequality between villages and cities is difficult to realize when villages are shortage of human resources to carry out development. Reserve brain is a solution for efforts to restore the village human resources as a capital to carry out development. INDONESIAAngka kemiskinan Provinsi Jawa Timur selalu berada di atas capaian nasional dalam kurun waktu 2010-2019. Dalam kurun waktu yang sama, terjadi disparitas kemiskinan antara daerah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi mengatasi disparitas kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kemiskinan, disparitas, dan urbanisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa urbanisasi yang terjadi di Jawa Timur menyedot sumber daya manusia berkualitas di desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya urbanisasi intelektual dan migran usia produktif di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Upaya mengatasi ketimpangan kemiskinan antara desa dan kota sulit terwujud manakala desa semakin kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Reserve brain menjadi sebuah solusi bagi upaya mengembalikan sumber daya manusia desa sebagai salah satu modal untuk melakukan pembangunan.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk mendorong dan memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang ditentukan. Pemahaman KPM PKH tentang pendidikan dengan demikian menarik untuk dikupas. Pemahaman tersebut berkontribusi terhadap salah satu tujuan utama PKH yaitu pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara snowball. Adapun data sekunder berupa dokumen terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH Kabupaten Sidoarjo. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tentang pendidikan pada KPM PKH terjadi dalam tiga momen yaitu eksternalisasi pengetahuan orangtua, objektivasi lingkungan sosial, dan internalisasi sebagai hasil sosialisasi internal dan eksternal informan. Tidak terdapat perbedaan konstruksi sosial tentang pendidikan pada KPM PKH di Kecamatan Sidoarjo maupun Kecamatan Krembung. Konstruksi tentang pendidikan terbagi ke dalam empat kategori yaitu : pendidikan sebagai eksistensi sosial, pendidikan sebagai akses ekonomi, pendidikan sebagai jalan mobilitas vertikal, serta pendidikan sebagai warisan.

Kinerja pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja PNS yang dimiliki. Pemberian tambahan penghasilan merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah guna memotivasi kinerja PNS disamping pemberian pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian TPPD terhadap kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan TPPD dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode random sampling. Pada penelitian ini teknik  analisis data yang digunakan adalah dengan metode Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian TPPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja PNS. Apabila Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menginginkan kinerja PNS lebih optimal, maka kebijakan pemberian TPPD perlu dipertahankan

A relief letter (SKTM) from Social Service Office of Sidoarjo is a mechanism for non-quota poor people to access health services. The dilemma occurred when the office indicated that 80% of the target users of the letter were inaccurate. Understandings on terms of “poor”in relief letter and by health service providers play an important role in this phenomenon. This study identifies the reproduction of the meaning of poor on non-quota poor health services in Sidoarjo. This was a qualitative approach, conducted in Sidoarjo and Tarik District that had different characteristics to obtain comprehensive results. The structuration theory from Anthony Giddens used to analyze the data findings. The results indicated that poverty for non-quota poor users was interpreted as (i) unemployed conditions, and (ii) inability to meet health needs. Reproduction of “poor” meaning occurred when informants relate it to the accessibility of health services. This term was also reproduced into business and political interests by health officers and government officials at the poor village. Discursive awareness among agents involved in non-quota health services modified the service. Abstrak Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menjadi sebuah mekanisme bagi masyarakat miskin non kuota untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dilema terjadi manakala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengindikasikan bahwa 80% pengguna surat tersebut tidak tepat sasaran. Pemahaman pengguna surat rekomendasi tidak mampu dan penyelenggara pelayanan kesehatan tentang makna miskin memiliki peran penting dalam fenomena tersebut. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi reproduksi makna miskin pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Tarik yang memiliki karakteristik berbeda guna memperolah hasil yang komprehensif. Teori Strukturasi dari Anthony Giddens digunakan untuk menganalisis temuan data. Hasil penelitian menemukan bahwa kemiskin bagi pengguna masyarakat miskin non kuota dimaknai sebagai (i) kondisi tanpa pekerjaan, dan (ii) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kesehatan. Reproduksi makna miskin terjadi manakala informan berhubungan dengan aksesibilitas layanan kesehatan. Melalui petugas medis dan aparatur pemerintah desa miskin direproduksi menjadi kepentingan bisnis dan politis. Kesadaran diskursif antar agen yang terlibat dalam pelayanan kesehatan non kuota telah memodifikasi layanan tersebut.