Abstrak Kampus Merdeka memberikan kebijakan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester di luar program studi, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan MBKM di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mahasiswa memperoleh suatu kemerdekaan belajar di sebuah perguruan tinggi. untuk menganalisis perspektif mahasiswa terhadap MBKM, dampak MBKM terhadap keterampilan abad 21 mahasiswa, serta revelansi program MBKM dengan SDGs. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pakuan yaitu tepatnya di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan menggunakan data kuantitatif. Secara umum, fakultas perlu memahami kesiapan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan kerja. Mahasiswa sendiri pun dapat menentukan kesiapan diri mereka untuk mengimplementasikan ke dunia kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan dari MBKM ini. Saran yang disampaikan dalam penulisan ini adalah fakultas dapat lebih mensosialisasikan program ini sehingga lebih banyak pula mahasiswa yang sadar tentang penerapan MBKM. Kata Kunci: Keterampilan Abad 21, Merdeka Belajar, SDGs, Perguruan Tinggi  Abstract Freedom to learn provides a university policy that aims to provide the right to study for 3 (three) semesters outside the study program, while the purpose of this research is to see the readiness of MBKM at the Faculty of Law, Pakuan University. Students gain an independence to study in a college. to analyze students' perspectives on MBKM, the impact of MBKM on students' 21st century skills, and the relevance of the MBKM program to the SDGs. This research was conducted at Pakuan University, namely the Faculty of Law, Legal Studies Program. The method used in this research is a survey using quantitative data. In general, faculties need to understand the readiness of students to go directly into the workforce. Students themselves can determine their readiness to implement it into the world of work as a form of realizing one of the goals of this MBKM. The suggestion given in this paper is that the faculty can socialize this program more so that more students are aware of the implementation of MBKM. Keywords: 21st Century Skills, Free Learning, SDGs, Higher Education

ABSTRAKDi era globalisasi ini Setiap warga negara harus siap menghadapinya begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Pasal31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Menurut konstitusi tersebut, negaramemastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidakmendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak

Life nation and society in Indonesia must be based on dimensions of culture so that own value system (value system) is something based on life balance between the interests of society and law, meaning the creation of law aims to guard the interest whole society like done by lawyers. Topic about How the role of the advocate in enforcement law? as well as discuss How analysis culture law as a value system for an advocate in enforcement law? become formula necessary problem discussed and analyzed in writing scientific this. The method of the study This wear kind of juridical normative, that is by conducting a number of studies on regulation legislation as well as references other For can facilitate the explanation process of culture law for advocating in progress enforcement law. Findings from discussion study This found that culture law for advocate in enforcement law is profession independent, free, and responsible answer To become an enforcer required law protection and guarantee from the country so Indonesian lawyers can help in a manner law society in need help law without exists discrimination belief, religion, descent, ethnicity, position social or belief politics.

The idea of establishing a Local Government-Owned Enterprise (BUMD) departs from an ideological perspective regarding the concept of a welfare law state that emerged after the 19th century. The teaching emphasizes that the state must intervene in the socio-economic life of society for the welfare of its citizens. One form of intervention is through the authority to form State-Owned Enterprises (BUMN) at central level and Local Government-Owned Enterprises (BUMD) in local level. The purposes of this research are, first, to determine the urgency of changing the status of a legal entity at the BUMD PDAM Tirta Pakuan of Bogor City into the form of Local Government Public Company (PERUMDA) in terms of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Local Government-Owned Enterprises (BUMD). Second, this study aims to find out the prospects for changing the status of Local Government corporate legal entities drinking water from Tirta Pakuan Bogor in order to improve drinking water services in the city of Bogor. This study was carried out using two types of research method, which are: (1) normative juridical research by examining library materials which are secondary data and also called library research, and (2) empirical juridical research, also called as field research, which is conducted through the means of interviews as primary data.