Conformity assessment body (CAB) such as Certification body, inspection and laboratorium has role in quality assurance of goods or services. Application of SNI by CAB may describe development of standard application. At this time, data of SNI application and its constraint by CAB is not known for sure yet. The objective of the research is to know how many SNI has implemented by CAB and reasons and problems that faced CAB in order to implement SNI. Method of the study is a survey method. Discussion in this study using decriptive method, it describes about situation or factual condition. Data collecting tools is by quetioner. Questioner was distributed to CAB that was accredited by KAN, such as testing laboratory, quality system certification body, environmental quality system certification body, product certification body, calibration laboratory and inspection body. Applying of SNI by LPK is equal to 14.46% SNI applied to amount of total SNI. Amount of SNI applied by testing laboratory is 873 SNI, by calibration laboratory is 210 SNI, 31 SNI applied by inspection body, 134 SNI applied by product certification body, 52 SNI applied by quality management system certification body, 4 SNI applied by HACCP certification body and 5 SNI applied by EMS certification body. The first reason that CAB is not apply SNI that is SNI inappropriate with customer or market need. Cost of treatment and equipments and difficulty of the process accreditation is a major problem of CAB to apply SNI.

Industri pangan tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan yang aman tetapi juga dapat menunjukkan secara transparan bagaimana keamanan pangan telah direncanakan dan terjamin. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) sebagai bagian dari sistem jaminan keamanan pangan perusahaan. Pada prakteknya pencapaian tujuan dan sasaran dari penerapan HACCP tidak selalu berhasil. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan HACCP harus dapat terdefinisi dengan jelas dan dievaluasi dampaknya terhadap efektifitas penerapan HACCP. Tujuan penelitian ini adalah menentukan dan menganalisa faktor yang mempengaruhi penerapan sistem HACCP serta mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan oleh faktor penghambat untuk mencapai efektifitas penerapan sistem HACCP. Penelitian ini mengambil kasus pada penerapan HACCP di PT. Tirta Investama plant Subang, Plant Mekarsari dan Plant Citeurep. Responden pada penelitian ini adalah manajer dan supervisor. Hasil penelitian ini diketahui atribut manusia dan atribut perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan sistem HACCP. Langkah penting yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengembangkan program training untuk karyawan di semua level secara berkelanjutan, memastikan pelaksanaan Good Manufacturing Practices/ Prerequisite Program berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan audit secara berkala dan membangun metode komunikasi yang efektif. Kata kunci: industri pangan, keamanan pangan, efektifitas HACCP.

<p>In facing of the industrialization era after crisis term claim to us to be always keeping pace with the movement which could happen in the world including in the international standard. Study on the level of membership of<br />Indonesia participation in the international standardization organization ISO/TC in the fields of metals, machines and transportation equipments industry will be one of the significant input for decision makers in phasing those situations. Technical Commmittee (TC) selection criteria use four factors involve the need of consumers, producers, government and availibility of resources, and six sub factors include import value, export value, standardization cooperation, products, natural resources and human resources. Sub committee (SC) selection criteria are derived from TC concerned. From this study, through weighting criteria approach, ten TC/ISO were chosen which involve metal products, machinery and road vehicle and suggestion for Indonesia membership based on criteria assessment for SC is P-member for 2 SC (metal product), 8 SC (machinery) and 23 SC (road vehicle), O member for 4 SC (metal product), 2 SC (machinery) and 10 SC and non member for 2 SC (machinery)<br />and 12 SC (road vehicle).</p>

Biji kakao merupakan salah satu komoditas sumber devisa dari sektor perkebunan, yang banyak diusahakan oleh rakyat terutama dari Sulawesi Selatan. Komoditi tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri juga diekspor, antara lain ke USA dan Eropa. Peningkatan mutu komoditi perlu dilakukan, dan diharapkan dengan adanya peningkatan mutu dapat pula meningkatkan pendapatan petani. Salah satu upaya yang akan dilakukan saat ini, adalah dengan mensyaratkan setiap biji kakao yang akan diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam SNI 01-2323-2002, Biji kakao. Sebelum ketentuan tentang persyaratan biji kakao untuk ekspor diberlakukan secara wajib, perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan petani, kesiapan pedagang pengumpul dan eksportir untuk menerapkan SNI tersebut. Diharapkan hasil kajian penerapan SNI biji kakao ini dapat digunakan sebagai masukan bagi regulator, lembaga penilaian kesesuaian dan unit terkait lainnya dalam kegiatan penerapan SNI, dan untuk mengetahui kesiapan produsen dalam penerapan SNI 01-2323-2002, Biji kakao. Dari hasil kajian ini diketahui bahwa tingkat pemenuhan syarat umum dalam SNI 01-2323-2002 untuk contoh biji kakao yang diambil dari petani, pedagang, dan eksportir relatif sangat rendah. Faktor pembatasnya adalah kadar kotoran (waste), dan kadar air. Tingkat pemenuhan contoh biji terhadap syarat khusus SNI 01-2323-2002, dimana faktor pembatasnya adalah kadar biji tak terfermentasi pun cukup rendah. Berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut, biji kakao dari Sulawesi Selatan masuk kedalam tingkat mutu yang paling rendah.