<p>Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit saat ini untuk menemukan kelompok tani yang aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk dilibatkan dalam penguatan kelompok tani.</p>

Rice is a staple food for most of Indonesian and becoming a quasi-public commodity. The government of Indonesia is implementing rice price policies in achieving domestic rice price stability. Floor price policy aims at protecting farm-gate price, while ceiling price aims at protecting price at consumers' level. This paper aims to discuss a conceptual review of rice price policies. The current rice price policies lead to policies that take into account some dimensions of the determining factors, namely the dimensions of products, varieties, qualities, and levels in marketing chain. Existing rice price policies were governed by the segmented regulations. A comprehensive rice price policy is required to improve effectiveness and efficiency of the policies. It is necessary to formulate a policy capable of harmonizing the relationship between producer farmers, processing industries, marketing institutions, and consumers in a supply chain system. Keywords: pricing policy, price stabilization, floor price, ceiling price, rice price ABSTRAKBeras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga gabah/beras, pemerintah menerapkan kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar ditujukan untuk melindungi petani sebagai produsen dari jatuhnya harga gabah saat panen raya, sedangkan harga maksimum ditujukan untuk melindungi konsumen terutama dari lonjakan harga saat musim paceklik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tinjauan konseptual kebijakan harga gabah/beras kaitannya dengan beberapa dimensi penentu harga gabah/beras. Kebijakan harga gabah/beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan dan perundangan yang terpisah pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harga gabah/beras yang komprehensif. Untuk itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak.Kata kunci: kebijakan harga, stabilisasi harga, harga dasar, harga maksimum, harga beras

Inclusion of Indonesia in the ASEAN Single Market can be seen as opportunities and challenges for the national food resiliency. Results of the study shows that Indonesia was sufficient in food availability, moderate in food accessibility, low in food utilization, and relatively unstable in food price. To improve its food resiliency in the region, it is advisable for Indonesia to carry out some strategic steps as follows: (1) improving food self-resiliency, (2) developing local foods, (3) improving market access, and (4) improving cooperation in food security. The needed support policies were: (1) continuing efforts to increase sustainable food production, (2) developing local food industries, (3) promoting local food products, (4) improving infrastructures, logistics system, supply chain, as well as institutions and market information systems, (5) standardization of food quality and safety, (6) establishing collaboration in regional food security, and (7) managing regional food trade to achieve food resiliency.Keywords: food security, food resiliency, food insecurity, regional food security ABSTRAKMenjelang diberlakukannya pasar tunggal ASEAN akhir tahun 2015, Indonesia perlu untuk meningkatkan daya tahan perekonomiannya. Salah satu faktor yang menentukan daya tahan perekonomian nasional adalah ketahanan pangan nasional. Masuknya Indonesia di dalam pasar tunggal ASEAN dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri. Hasil kajian pustaka dan data sekunder menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang cukup baik, kondisi akses pangan ekonomi yang sedang, tingkat pemanfaatan pangan yang kurang baik, serta tingkat harga pangan yang tinggi dan kurang stabil dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN pada umumnya. Agar Indonesia mendapatkan manfaat positif dari masuknya ke dalam pasar tunggal ASEAN, disarankan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kemandirian pangan nasional, (2) mengembangkan pangan lokal, (3) meningkatkan akses pasar, dan (4) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan. Guna melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut diperlukan dukungan kebijakan sebagai berikut: (1) melanjutkan upaya peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan, (2) mengembangkan industri pangan lokal dari hulu ke hilir, (3) meningkatkan promosi produk pangan lokal di pasar domestik dan pasar internasional, (4) meningkatkan infrastruktur, sistem logistik, rantai pasok, serta meningkatkan kelembagaan dan sistem informasi pasar, (5) menerapkan standardisasi kualitas dan keamanan pangan, (6) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan di kawasan, dan (7) memanfaatkan perdagangan pangan kawasan untuk penanganan masalah pangan manakala produksi pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kata kunci: ketahanan pangan, kemandirian pangan, kerawanan pangan, ketahanan pangan kawasan PENDAHULUANDalam rangka mengantisipasi pasar tunggal ASEAN (ASEAN single market...

The study aims to analyze Indonesian mangosteen export performance and its competiveness. Primary data were collected from the mangosteen production center in Bukit Barisan District, Limapuluh Kota Regency, West Sumatera Barat Province, on July 2011. The respondents consisted of farmers, traders, exporters and stakeholders. Secondary data were gathered from CBS and UN. A Constant Market Shares (CMS) analysis of period 2000-2009 was utilized to identify Indonesian export performance, while competitiveness was measured using Policy Analysis Matrix (PAM). The results show that the competitiveness of Indonesian mangosteen in the world market tends to decline indicated by the decrease of market share in several export markets. The competitiveness analysis shows that mangosteen farms in West Sumatra have both comparative and competitive advantages. To increase mangostene export performance, Indonesia should find the market with the growth rate higher than that of world demand and improve on-farm technology to produce better quality of mangosteen. Key words: competitiveness, export, constant market share, policy analysis matrix ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ekspor manggis Indonesia di tatanan pasar internasional dan daya saing komoditas manggis. Data primer untuk studi kasus dikumpulkan dari daerah sentra produksi manggis di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Juli 2011. Responden penelitian terdiri dari petani, pedagang, eksportir, dan instansi terkait. Disamping itu, untuk analisis CMS digunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan UN. Untuk menganalisis kinerja manggis Indonesia di pasar dunia digunakan analisis Constant Market Share (CMS) untuk periode 2000-2009. Sementara untuk mengukur daya saing dilakukan dengan Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing manggis Indonesia di pasar internasional cenderung menurun. Hal ini diindikasikan oleh penurunan pangsa ekspor Indonesia di beberapa pasar tujuan ekspor. Hasil analisis PAM menunjukkan bahwa usahatani manggis di Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Untuk meningkatkan kinerja ekspor manggis Indonesia diperlukan upaya pencarian pasar dengan volume permintaan impor yang besar dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan permintaan dunia, serta memperbaiki pengelolaan usahatani manggis agar dapat dihasilkan buah manggis dengan kualitas yang lebih baik.Kata kunci : daya saing, ekspor, pangsa pasar konstan, matrik analisis kebijakan

The Ministry of Agriculture has been considering a new proposal for imposing tariffs on a number of imported food commodities, including corn. This paper aims at addressing the following questions: (1) Is there a strong reason for the government to impose import tariff on corn? (2) If so, then what level of tariff is needed? (3) what are the determinants for defining an optimum tariff? The analytical results indicate that corn farming in Indonesia is profitable and able to compete with imported corns, as its normal profit ranges from 29 to 35 percent of the total costs. Hence, there is no strong reason for the government to implement import tariff. A tariff is needed only if the world market price drops well below the cost of production, and exchange rate of Rupiah appreciates significantly. Having considered the likely world price fluctuation and exchange rate appreciation, the analysis shows that an import tariff of 5-10 percent is more than enough to guarantee a reasonable farmer's profit of around 30 percent. Key words : corn, import tariff, comparative advantage, competitive advantage ABSTRAKDepartemen Pertanian sedang mempertimbangkan pemberlakuan tarif impor untuk beberapa komoditas pertanian, termasuk jagung. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) perlukah pemberlakuan tarif impor jagung pada saat ini?, (2) kalau ya, berapa tingkat tarif impor yang harus dikenakan?, (3) faktor-faktor utama apa saja yang perlu diperhitungkan dalam menentukan tingkat tarif impor?. Hasil analisis memperlihatkan bahwa usahatani jagung masih menguntungkan dan mampu bersaing dengan jagung impor. Pada kondisi saat ini, usahatani jagung mampu memberikan keuntungan bersih pada kisaran 29-35 persen, dan mampu bersaing dengan jagung impor. Dengan demikian, tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk memberlakukan tarif impor jagung pada saat ini. Tarif impor diperlukan bilamana nilai tukar rupiah menguat secara nyata dan/atau harga jagung di pasar dunia menurun drastis sampai dibawah biaya produksi. Dengan mempertimbangkan kemungkinan kisaran gejolak harga dan nilai tukar yang akan terjadi, penerapan tarif impor 5-10 persen dipandang sudah cukup untuk menjamin keuntungan yang layak (30 persen) bagi usahatani jagung.