Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang paling umum terjadi saat persalinan adalah infeksi. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran budaya keselamatan pasien pada Puskesmas PONED di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain potong lintang yaitu dengan menggunakan data primer dari kuesioner. Penelitian dilakukan di Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda pada bulan April hingga Juni 2017. Subjek penelitian adalah tenaga kesehatan di Puskesmas PONED, yaitu 53 responden. Kriteria inklusi adalah tenaga kesehatan  Puskesmas PONED yaitu, dokter umum; dokter gigi; perawat; perawat gigi; bidan; apoteker; kepala puskesmas; dan nutrisionis yang bersedia mengisi kuesioner dan pegawai yang berada di puskesmas tersebut ketika kuisioner dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator budaya keselamatan pasien dalam kategori kuat, enam indikator dalam kategori sedang dan tiga indikator yang dalam kategori lemah. Simpulan penelitian adalah budaya keselamatan pasien pada Puskesmas PONED di Kota Bandung ada dalam kategori sedang. Perlu dibuat alat ukur untuk menilai budaya keselamatan pasien di Puskesmas PONED.Kata kunci : Budaya keselamatan pasien, PONED, Puskesmas

Latar belakang penulisan ini ialah layanan telemedisin dalam pandemic COVID-19 memiliki peranan penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indoneia untuk dapat berkonsultasi apabila takut datang ke fasilitaskesehatan. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis pengaturan telemedisin di Indonesia; tujuan kedua, untuk menganalisis peran dokter dalam memberikan layanan kesehatan telemedisin di Indonesia? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, penulisan ini menggunakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Penulis mengelaborasi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian pertama adalah pengaturan telemedisin di Indonesia dengan dasar hukum yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil penelitian kedua adalah dokter memiliki peranan penting dalam memberikan layanan kesehatan secara elektronik. Dokter memberikan saran medis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pasien/pengguna. Kesimpulan adalah berdasarkan nilai keadilan bermartabat bahwa layanan telemedisin memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat layanan konsultasi kesehatan menggunakan gawai (smartphone).