Bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Salah satu jenis bukti yang kini penggunaannya mulai menjadi perhatian adalah bukti penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaaatan hadil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik. Penenelitian ini bertujuan untuk bagaimana pemanfataan hasil penelitian sebagai masukan dalam kebijakan publik dalam perspektif peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfataan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan pubik di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, serta pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.  Evidence is an important part of the process of public policy formulation so that the resulting policies are of high quality and effective. One type of evidence that is now being used is becoming a concern is research evidence. The West Sumatra Provincial Research and Development Agency is a think tank owned by the local government that has duties and functions for research and development. One of the mission of this institution is the use of research material as input or recommendation in public policy. This research aims at how the results of the study are used as input in public policy in the perspective of the researcher. The method used in this research is descriptive method. The technique of collecting data is through library research and interviews. The results showed that the use of research results as input or recommendations in public policy in the Research and Development Agency of West Sumatra Province was based on demand and adjusted to the data needs of regional heads and regional organizations. The results of research so that it is easy to become an input or recommendation in public policy needs to get support from policy makers and implementers. Therefore, researchers are expected to not only have scientific knowledge but also political knowledge, as well as practical knowledge of implementation. These three knowledge are needed for researchers to reduce the gap between researchers and policy makers so that research results can be more easily understood by policy makers and implementers.

Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir stakeholders dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat berdasarkan power dan interest. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak stakeholders yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan analisa model grid menggunakan interest dan power diketahui bahwa BWSS V Padang, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, GP3A, dan P3A merupakan Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi Subjects adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat. Kemudian, Context setters adalah Bappenas, Kementerian PUPR, dan Lembaga Donor Internasional (ADB dan IFAD). Selanjutnya, Crowd adalah para petani yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. The availability of water is closely related to supporting food security. Water is an important input for agricultural production (World Bank, 2020). This study aims to take an inventory of stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra based on power and interest. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected through interviews, observation, documentation, and a combination of the three. The data obtained in this study are primary and secondary data. The results show that there are many stakeholders involved in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra. Based on the grid model analysis using interest and power, it is known that BWSS V Padang, West Sumatra Provincial PSDA, GP3A, and P3A are players in water management for agriculture, the central authority of West Sumatra Province. While the subjects are the Irrigation Commission, Regency/City Agriculture Service, Regency/City Public Works Service, and West Sumatra Food and Horticulture Service. Then, Context setters are Bappenas, Ministry of PUPR, and International Donor Agencies (ADB and IFAD). Furthermore, Crowd are farmers who are not members of the WUA and people who do not have agricultural land. Each stakeholder has different interests and different influences from each other. Therefore, it is hoped that there will be collaboration between stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra.