Corporate social responsibility is the company's obligation, especially in the extractive sector, which ideally is a form of corporate social investment, so that it can be measured and profitable. This article wants to uncover how companies can find out the impact of social investment, which is by using the Social Return on Investment method. Based on a study assessment the impact of social investment from the Baramulyo Posdaya Development Program, the SROI Ratio was 3.70, meaning that each investment was Rp. 1, -get an impact or benefit worth Rp. 3.70, -. The biggest benefit of Posdaya Baramulyo is on increasing access to PAUD schools, which is 66.5% of the total value of the outcome, then increasing income by 14.09% of the total value of the outcome, increasing the growth of PAUD growth by 12.66% of the total value of the outcome, and the elderly felt fitter and healthier at 5.73% of the total value of the outcome. When viewed from a socio-economic perspective, the Posdaya Baramulyo program can be said to be feasible and successful.Keywords: impact assessment, social investment, SROI, CSR PENILAIAN DAMPAK INVESTASI SOSIAL PELAKSANAAN CSR MENGGUNAKAN METODE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)ABSTRAK Corporate social responsibility merupakan kewajiban perusahaan khususnya bidang ekstraktif yang secara ideal adalah wujud investasi sosial perusahaan, sehingga dapat terukur dan menguntungkan. Artikel ini ingin mengungkap bagaimana perusahaan dapat mengetahui dampak investasi sosial yang dilakukannya, yaitu dengan menggunakan metode Social Return on Investment. Berdasarkan studi penilaian dampak investasi sosial dari Program Pengembangan Posdaya Baramulyo diperoleh SROI Ratio sebesar 3,70 artinya bahwa setiap investasi Rp. 1,-memperoleh dampak atau manfaat senilai Rp. 3,70,-. Manfaat terbesar dari Posdaya Baramulyo adalah pada peningkatan akses sekolah PAUD yaitu sebesar 66,5% dari total nilai outcome, kemudian peningkatan pendapatan sebesar 14,09% dari total nilai outcome, peningkatan tumbuh kembang PAUD sebesar 12,66% dari total nilai outcome, dan para lansia merasa lebih bugar dan sehat sebesar 5,73% dari total nilai outcome. Bila ditinjau dari sisi sosial ekonomi, maka program Posdaya Baramulyo dapat dikatakan layak dan berhasil.

ABSTRAK. Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan pencitraan "brand image kota Bandung karena masyarakatnya yang dinamis dan perkembangan wilayah yang cenderung tidak terkendali. Akibatnya pencitraan lama bergeser, sementara pembentukan pencitraan baru terhambat oleh banyak kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kondisi dan potensi obyek wisata dan daya tarik yang dimiliki Bandung; kebijakan pemerintah terkait dengan upaya menjadikan Bandung sebagai tujuan wisata; dan proses pembentukan pencitraan "brand image" kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata, terutama dalam pandangan para tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, dan seniman. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa pariwisata di Bandung masih belum mempunyai visi dan konsep pengembangan yang jelas serta belum didukung oleh pengaturan dan pengelolaan kota yang terencana dan konsisten, strategi yang jelas, dan implementasi nyata di lapangan yang berdampak pada pembentukan pencitraan Bandung sebagai daerah tujuan wisata. Kata Kunci : Bandung -bergeser -ketidakjelasan -kebijakan -pencitraan BANDUNG'S BRAND IMAGE AS TOURISM SUBJECT: A MODEL TO REINVENT BANDUNG'S PRESENT ICONABSTRACT. The background of this research is the uncertainty of Bandung brand image caused by the dynamics of its society and the uncontrolled region development. While the new brand image forming is hampered by many interests, the old image is slowly gone. The purpose of this study is to explain the potential of many tourist destination in Bandung; the government policy to make Bandung as a tourist destination; and the process of building Bandung"s new brand image as tourist destination, from the point of view of people, academia, and artists. The method used is descriptive with qualitative and quantitative approaches. The results showed that Bandung"s tourism still does not have clear vision and development concept which has not been supported by well planned city regulation, consistent management, clear strategy, as well as the actual in-field implementation to finally form the brand image Bandung as tourist destination.

Bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Salah satu jenis bukti yang kini penggunaannya mulai menjadi perhatian adalah bukti penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaaatan hadil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik. Penenelitian ini bertujuan untuk bagaimana pemanfataan hasil penelitian sebagai masukan dalam kebijakan publik dalam perspektif peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfataan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan pubik di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, serta pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.  Evidence is an important part of the process of public policy formulation so that the resulting policies are of high quality and effective. One type of evidence that is now being used is becoming a concern is research evidence. The West Sumatra Provincial Research and Development Agency is a think tank owned by the local government that has duties and functions for research and development. One of the mission of this institution is the use of research material as input or recommendation in public policy. This research aims at how the results of the study are used as input in public policy in the perspective of the researcher. The method used in this research is descriptive method. The technique of collecting data is through library research and interviews. The results showed that the use of research results as input or recommendations in public policy in the Research and Development Agency of West Sumatra Province was based on demand and adjusted to the data needs of regional heads and regional organizations. The results of research so that it is easy to become an input or recommendation in public policy needs to get support from policy makers and implementers. Therefore, researchers are expected to not only have scientific knowledge but also political knowledge, as well as practical knowledge of implementation. These three knowledge are needed for researchers to reduce the gap between researchers and policy makers so that research results can be more easily understood by policy makers and implementers.

This article aims at discussing the New Public Management (NPM) approach that has been implemented in housing policies for low-income communities (MBR) in Indonesia and specifically describes how the NPM approach has diametrical relevance to the post-NPM approach. This research method uses a review approach. The data collection technique is through searching various sources and literature, both from NPM theories, regulations and historical documents on housing policy in Indonesia. Data analysis used in this study uses several stages, i.e., first a brief description of the history of Indonesia’s housing policy during the Old Order, New Order s provided; the second stage focuses on the new order or reform era and explains how the housing approach for MBR in Indonesia has adopted the NPM policy, and the final section presents the direction of the housing policy reform in Indonesia based on the post-NPM paradigm. The result of the study indicates that the NPM approach in the context of housing policy for low-income communities (MBR) in Indonesia has not been fully able to overcome housing problems for low-income communities (MBR) and in principle the NPM approach requires socio-cultural, economic and political adaptation of Indonesia. The main point of this article is to encourage the realisation of an ideal housing policy for low-income communities (MBR) in the future through the application of a post-NPM approach as a correction and evaluation instrument while at the same time encouraging the housing policy reform for low-income communities (MBR) in Indonesia.

An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management. But in reality, the use of SIMDA BMD in Bandung City Government doesn’t really affect the quality of local government finances management. The purpose of this research is to describe the effectiveness of SIMDA BMD in Bandung City Government. The method used in this research is qualitative research, where this research is focused on the aspects that describe the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in the Bandung City Government. The guidance theory of this research is the theory of effectivess of information system proposed by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) dimensions, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use, User Satisfaction, and Net Benefits.The result of this research doesn’t show that Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in Bandung City Government is effective. Based on the result, the information quality and system quality of SIMDA BMD isn’t good enough to support user’s works. Also, users are not satisfied with the system itself while the system also haven’t achieved its outcome yet. The supporting hardwares and softwares, other information system that has better quality according to users, and the mandatory use of the system for all asset management-related works are the factors that affect the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).  Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk digunakan pada pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan aset dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun pada penggunaannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, SIMDA BMD belum mampu memberikan hasil pada tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003) menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana dalam menggambarkan efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Maksud Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan kualitas informasi dan kualitas sistem yang kurang baik dan pengguna yang merasa tidak puas dalam menggunakan SIMDA BMD serta belum tercapainya outcome dari SIMDA BMD ini sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah perangkat pendukung dari SIMDA BMD, adanya sistem informasi lain yang dianggap lebih baik oleh pengguna, serta kewajiban dalam penggunaannya.