Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui gambaran pengeloaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 terutama perencanaan, pengadaan dan distribusi obat ke puskesmas. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analitik. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan Agustus 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung), wawancara mendalam (in-depth interview), telaah dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian didapatkan perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan Permenkes No.HK. 01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional tetapi penghitungan jumlah kebutuhannya belum sesuai kebutuhan puskesmas. Pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan PMK No.63/2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) namun dalam pelaksanaannya terkendala dengan ada beberapa obat yang tidak dapat diadakan atau dibeli karena tidak ada di e-catalog maupun FORNAS

Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah kejahatan di masyarakat yang besar dan tersembunyi disebagian besar institusi/organisasi dan fenomena ini terus meningkat seolah tidak ada hukum yang bisa membuat jera. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi secara jelas agar para Siswa/Siswi dan para tenaga pendidik dapat mengerti bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual di dunia Pendidikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai contoh kasus untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mengeksplorasi, kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dampak kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat menghindari risiko siswa untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kawan-kawannya, guru maupun staf di sekolah.

Legal remedies that can be taken by taxpayers in the event of a tax dispute by filing an objection to the objection institution located in the Directorate General of taxes. This objection is essentially a legal remedy that is outside the Tax Court to seek justice in tax disputes. The problem is that there are several weaknesses related to fairness to objection institutions in processing objections that exist today, namely: the psychological pressure on the objection reviewer, the organizational structure that is not independent, human resource management, especially the objection review team that has not been optimal. To overcome these problems alternative dispute resolution should use mediation mechanism because it can overcome the buildup of cases in court so that an effective instrument is needed because some countries such as Australia, Britain, America, Canada use mediation as an alternative to tax dispute resolution. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Tax Dispute, Property

Issue about the release of prisoners causes worry in the community. News that is circulating and disproportionate causes the public to refuse the release of prisoners. The public did not get the correct information regarding the release of the prisoners. The overcrowding condition of the Penitentiary has resulted in an assimilation and integration program that must be implemented immediately so that the spread of the covid-19 virus can be avoided. Prisoner Relief is an assimilation and integration program that has been regulated in the Correctional Act and Provisions of the Ministry of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK/01.04.04 concerning Expenditures and Liberation of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Spread. This research was conducted in a normative juridical manner through a legislative approach. The legal concept analysis approach is carried out by describing the legal facts to determine a model that can be used by the community in facing prisoners' release. Being labeled as a prisoner, children still have the right to get legal protection. When undergoing assimilation and integration programs, the community is asked to support child prisoners. This support is a form of legal protection for children even though he is a convict. This research offers an educative persuasive model by empowering the community in their neighborhood. The community was involved in the assimilation and integration program through an educational persuasive model that was carried out by involving BAPAS, families, religious leaders, community leaders such as the Head of the Neighborhood Association (RT) and the Head of the Community Unit (RW).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap kinerja pegawai Aparatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Studi Kasus Posko Kota Baturaja ). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear Berganda. Berdasarkan hasil analisis secara parsial variabel Pelatihan memiliki t-hitung (5.443) > t-tabel (1.985) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa ada pengaruh Pelatihan terhadap kinerja pegawai Aparatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Studi Kasus Posko Kota Baturaja ). Variabel Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) memiliki nilai t-hitung (9.538) > t-tabel (1.985) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa ada pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap kinerja pegawai Aparatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Studi Kasus Posko Kota Baturaja ). Secara simultan didapatkan Fhitung sebesar 661.825. Jadi Fhitung 661.825 >Ftabel 3.09 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara simultan ada pengaruh Pelatihan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (k3) terhadap kinerja pegawai Aparatur Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan