International law in its development moves dynamically according to international community interactions. In the development of international law has spawned an international organization, namely the United Nations (UN). International courts relating to the UN status. The UN has laid the framework of the kosnstitusionic on the underlying instrument of the Charter with the determination of all the members of the UN to avoid the recurrence of World War threats that have twice occurred and have caused A threat to all mankind. THE un-formed International Criminal Court is backed by many demands for justice for its extraordinary crimes (the most serious crime). The International Criminal Court aims to end impunity for perpetrators of gross human rights violations and to give a share of the prevention of the most serious crimes against human rights under international law, as well as Ensure international justice and support the achievement of objectivesof the United Nations Charter principles. Based on the description the problem that will be discussed in this article is the role and authority of THE International Organization (PBB) in maintaining international peace and security in resolving the problems that Conducted by the International Criminal Court (ICC).This Writing uses legal research methods is normative with the research of secondary data and described descriptively.

ABSTRAKPerjanjian ekstradisi memberi kemudahan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk menindak, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan di suatu negara yang melarikan diri ke negara lain diluar yurisdiksi nasional. Kehadiran pelaku tersebut kenegara lain untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Maka dengan larinya pelaku keluar negeri, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap pelaku tersebut, yang dimana pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tempat kejadian kejahatan yang dilakukan (locus delicti). Salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi dianggap sebagai ancaman kejahatan luar biasa yang merugikan seluruh masyarakat di dunia, dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang pelakuya melarikan diri keluar negeri agar dirinya merasa aman dan terbebas dari suatu tindak pidana yang ia lakukan. Maka ekstradisi dan pengembalian aset sangan diperlukan untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Mekanisme dari bentuk kerjasama internasional dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 43 (1) UNCAC sangat diperlukan. Dalam hal ini kedudukan perjanjian ekstradisi sangatlah penting untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa peraturan berupa pedoman terkait tindakan pengembalian aset dari tindak pidana korupsi yang ada di luar negeri lewat pengembangan perjanjian ekstradisi. Kata kunci: UNCAC, Tindak Pidana Korupsi, Ektradisi, Mutual Legal Assistance (MLA)