The role of islamic financial system in Indonesia has been shown to support the creation of higher economic development, and also support the establishment of a more stable financial system, to achieve the well-being of individuals and society. The entry of islamic financial system in Indonesia made a new breakthrough in the syari'ah capital market. One of the products of syari'ah capital market is syari'ah mutual fund. Syari'ah mutual funds are contributors in the field of Syariah Economic Law. The development of sharia economic finance in Indonesia to date still in line with the business model. This is due to the development products of market-driven syari'ah financial system in fulfilling demand in the real sector. Syari'ah financial institution have not been so familiar in the midst of Indonesian society due to the new condition, is something reasonable if not widely known then syari'ah financial institution still lose many consumers than conventional financial institutions. Implementation of the transaction contract should not be contrary to the islamic Syari'ah, whether prohibited because forbidden in addition to the substance, which contains tadlis, ihtikar, ba'i najasy, garar, and usury, an because unauthorized, i.e. the order and conditions. Keywords: Syari'ah Economics Law; Syari'ah Mutual funds; Implementation. Abstrak

Oral testament is an example of a nonintellectual type of transfer of rights that frequently causes problems in the community. Factors that frequently develop as a result of heirs' unhappiness with the inheritance distribution. Oral testaments are governed by numerous rules, one of which being the Compilation of Islamic Law (KHI), which is based on Presidential Instruction Number 1 of 1991. This is a normative work that uses descriptive research methods. The following are the findings: first, according to KHI, the legal status of the oral testament in the distribution of inheritance has legal certainty in the national testament's laws. Second, the use of oral testaments in inheritance distribution under the KHI must meet the requirements outlined in Articles 194 and 195 of the KHI. Third, according to KHI, the legal consequences of oral testaments in the distribution of inheritance can be valid if the conditions are met and otherwise invalid if the conditions are not met, with other consequences such as testament cancellation, revocation, and prohibition of things that are prohibited in the implementation of the technique occur.

Midwife  is  a  profession,  so  in  its  implementation  in  addition  to  basing on  service  standards  set  by  laws  and  regulations,  it  must  also  be  subject to  a  code  of  ethics  established  by  professional  organizations  (Article  24  paragraph  Idan  i2  of  the  health  law).  So  that  a  midwife  as  one  of  the  health  workers  must  not  only  be  responsible  to  the  community  based  on  laws  and  regulations,  but  also  human  rights  are  responsible  to  professional  organizations  (midwifery)  on  the  basis  of  the  midwife's  code  of  ethics.  Responsibilities  based  on  the  government-invitation  regulations  as  legal  responsibilities  can  be  divided  into  3  aspects,  namely,  aspects  of  civil  law,  aspects  of  criminal  law  and  aspects  of  administrative  law.  This  thesis  raises  the  issue  of  how  criminal  liability  for  malpractice  committed  by  midwives  and  what  efforts  can  be  made  to  prevent  malpractice  from  occurring  by  midwives.  The  accountability  of  the  criminal  act  of  malpractice  is  currently  an  important  highlight  because  the  rule  of  law  that  regulates  it  is  still  vague.  This  is  because  the  regulation  regarding  the  qualifications  of  malpractice  acts  is  not  clearly  stated  in  the  rule  of  law,  this  act  of  malpractice  cannot  be  seen  from  one  scientific  point  of  view  alone,  but  in  terms  of  legal  science  as  well.  Malpractice  contains  criminal  and  civil  elements,  this  should  be  considered  so  that  each  party  does  not  give  their  own  interpretation  according  to  their  respective  sciences.  The  factors  causing  this  criminal  act  of  malpractice  are  still  confusing.  On  the  one  hand,  the  perpetrator  of  malpractice  cannot  be  blamed  considering  that  his  actions  were done  to  solve  a  problem  but  his  actions  do  not  guarantee  the completion  of  the  problem.  That  Law  number  36  of  2009  concerning  health  is  not  sufficient  to  regulate  the  crime  of  malpractice,  in  the  Criminal  Code  it  is  also  not  found  about  the  qualifications  of  malpractice  acts  that are  found  only  qualifications  due  to  the  act  of  malpractice.  For  this  reason,  according  to  the  author,  the  regulation  regarding  the  criminal  act  of  malpractice  must  be  in  good  form  in  terms  of  the  quanaification  of  malpractice  acts,  the  consequences  of  malpractice  acts  and  the  accountability  of  the  perpetrators  of  malpractice  crimes.

Perceraian yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang lahir dari pernikahan. Kompilasi hukum islam telah mengatur akibat hukum yang terjadi karena perceraian. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang lebih berhak memegang hak asuh anak dibandingkan ayahnya.  Hakim dalam Putusan Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Gdt telah memutuskan bahwa pengasuhan anaknya jatuh pada ayahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam hal hak asuh anak pada Pengadilan Agama tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.Proses penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Normatif. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Pengumpulan data dari informan terkait di Pengadilan Agama Pesawaran. Analisis dilakukan dengan cara sistematis yaitu dengan mengklasifikasikan dan menafsirkan data sesuai dengan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode Deduktif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pesawaran dalam hal hak asuh anak tidak serta merta digunakan melainkan lebih mengutamakan kepentingan anak tersebut. Hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut yaitu terhadap hubungan suami istri maka bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak satu raj’i wajib memberikan nafkah mut’ah, makan dan kiswah serta masih berhak terhadap istri yang ditalak selama masa iddah, sedangkan akibat hukum terhadap hak asuh anak yang jatuh pada ayah maka baik ibu maupun ayah wajib memberikan kasih sayang dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut. Kata Kunci :Perceraian, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga harus  tersedia, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain dalam kemasan terhadap setiap produk yang akan dibeli ataupun dikonsumsi. Penelitian ini  membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan, dan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan. Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masih banyak yang belum menyadari pentingnya labelisasi  guna Perlindungan Konsumennya. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, objek penelitian ini adalah Pelaku Usaha Keripik Singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dilakukan oleh Sanitarian Penyelia (Kesling) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisi tentang labelisasi produk olahan pangan dan upaya pengawasana agar produsen/pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajiban sesuai ketentuan labelisasi produk olahan pangan. Jika pelaku usaha melanggar kesadaran hukumnya dapat diberikan sanksi atau peringatan.   Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku usaha, Labelisasi Produk