Pemerintahan Negeri adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang di Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku untuk menyatakan sistem dalam pembagian wilayah administrasi di tingkat desa. Istilah Negeri menggantikan status desa atau kelurahan yang digunakan di kabupaten tersebut. Pemerintahan Negeri memiliki sebuah spirit yang disebut Budaya Negeri. Semangat Budaya Negeri dalam adalah sistem genelogis-teritorial dalam kesatuan hukum adat yang telah lama ada dan digunakan dari sistem pemerintahan kerajaan sampai sekarang yang mengandung karakteristik dan kepercayaan masyarakat adat setempat. Dalam sistem ini, pemimpin desa atau Negeri yang menjalankan pemerintahan disebut Bapak Raja. Posisi Bapak Raja sebagai pemimpin sistem pemerintahan desa telah berjalan lama. Budaya Pemerintahan Negeri masih diyakini sebagai model sistem pemerintahan adat di Maluku Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran institusi adat dalam sistem Pemerintahan Negeri di Hitu Lama, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis reduksi, tampilan data (penyajian data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Sumber data primer dalam penelitian ini ada Bapak Raja Hitu Lama, institusi adat Hitu Lama bernama "Saniri Negeri". Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pemerintah yang tersedia di berbagai institusi adat di Negeri-Negeri atau desa-desa di Maluku Tengah.  Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: Pertama, ada sejumlah kecil penduduk desa di Hitu Lama yang kurang percaya dan tidak patuh terhadap keberadaan institusi adat "Saniri Negeri" dalam melakukan perencanaan pembangunan Negeri. Akibatnya, hal ini berimplikasi pada kurangnya hubungan yang baik antara institusi adat dan penduduk Negeri Hitu Lama tersebut. Kedua, warga Negeri selalu aktif dalam perencanaan pembangunan Negeri yang terlihat dari partisipasi mereka dalam pertemuan publik sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan ide. Ketiga, pengambilan keputusan selalu melibatkan dua elemen pemerintah di Negeri ini yaitu Bapak Raja dan "Saniri Negeri". Keempat, meskipun ada sejumlah kecil penduduk Negeri yang kurang percaya pada "Saniri Negeri", secara keseluruhan masih ada komunikasi yang harmonis antara "Saniri Negeri" dan penduduk Negeri dalam menjalankan tugas mereka dalam pengembangan Negeri dan pengembangan social kemasyarakatan. Komunikasi semacam ini diperlukan karena "Saniri Negeri" memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan program Hitu Lama yang dijalankan oleh pemerintah Bapak Raja sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa institusi adat “Saniri Negeri” di Hitu Lama memiliki fungsi penting dalam menciptakan keharmonisan antara pemerintah Negeri yang dipimpin oleh Bapak Raja dan penduduk Negeri dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan Negeri berdasarkan hasil yang diharapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Proses Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan, sehingga tidak semua siswa mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Pengalokasian dan pembiyayaan Program Pendidikan Gratis diperuntukkan pada item-item seperti  bantuan biaya pembelian kelengkapan sekolah, khususnya pada masa pandemi covid19 ini bantuan Dana BOS diperuntukan untuk pembelian hand sanitizer, face shield guna menjalankan protokol kesehatan untuk peserta didik. Program pendidikan gratis juga membantu pihak sekolah dalam melengkapi sarana prasarana serta meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan.

The problem that occurs in the implementation of the state government is that the implementation of development policies has not been able to run optimally because of the state's change. Conflict in the head of the king's election, which has resulted in no country government heads being elected directly and becoming the definitive leader. Qualitative research methods are used to make direct observations in the field. The research results show that there is a lack of evaluation from the local government so that the problem of the emptiness of the king is not only in Liang Country but also in other customary countries in Central Maluku district. The implementation runs optimally because the head of state officials carrying out their duties properly and planning the country's development involves the community to participate actively.

Community empowerment is the implementation of village government that realizes the community's active role to be responsible for the development of shared life. This phenomenon sometimes illustrates that planning does not involve community stakeholders in formulating development policies. Planning errors carried out in the field often cannot be implemented; this happens because the paradigm of thinking of the bureaucratic apparatus is attached to various forms of interests that cannot be separated. One form of reference that can be put forward here is the mechanism for deliberation on development planning. Musrenbangdes is a mechanism in determining development policies and programs that must involve stakeholders. Sometimes it does not describe the form of a forum that can accommodate all the community's aspirations. Communities that exist as stakeholders are often ignored so that the screening of community aspirations does not work well. For example, local organizations such as the SOA adat group, hamlet, RT, and community units are rarely involved in the Musrenbang mechanism at the local level. The problem is that the society that forms the dynamics of this interest is a collection of individuals who tend to be adaptive, who maintain socio-cultural values.