Kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung, Depok, dan Bogor kerap menjadi sorotan terkait persoalan toleransi kerukunan antar umat beragama. Dalam Indeks Kota Toleran yang dikeluarkan Setara Institute Tahun 2017 dan 2018 Kota Bandung meski telah beranjak dari posisi 83 (2017) ke 69 (2018) namun belum masuk dalam 50 kota teratas yang toleran. Sementara, Kota Depok dan Bogor dari posisi 90 dan 92 (2017) menjadi 88 dan 89 (2018). Depok dan Bogor masih masuk di sepuluh terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut terutama terhadap kelompok remaja di kota-kota tersebut, karena remaja merupakan generasi tulang punggung masa depan bangsa dan negara. Penelitian ini akan menggambarkan pemahaman dan sikap remaja di kota-kota besar di Jawa Barat dalam moderasi beragama, dan korelasinya dengan perilaku intoleran. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Pertama, dilakkan perhitungan jumlah populasi populasi remaja SMA di 3 kota, yaitu Bandung, Bogor dan Depok. Lalu sampel populasi ditentukan menggunakan probability sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada responden, data hasil yang diperoleh diuji validitas menggunakan rumus koefisien korelasi Product Moment Pearson. Hasil penelitian diperoleh melalui analisis regresi logistik berganda. Tujuan dari hasil penelitian ini untuk mengetahui pemahaman dan sikap siswa menengah atas dalam moderasi beragama, pengaruh Pendidikan Agama, serta korelasinya terhadap sikap dan interaksi siswa dalam toleransi antar umat beragama di 3 kota besar di Jawa Barat

Revolusi Industri 4.0. melahirkan Financial Technology (Fintech) sebagai paradigma baru di bidang jasa keuangan merupakan akselerasi pemberian pinjaman dana dengan memanfaatkan proses otomatis dan menyederhanakan proses pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk membadankan Hukum Fintech sebagai instrumen pengaturan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan fenomena Asosiasi Fintech yang beranggotakan 78% menetapkan bunga pinjaman 0,8 persen per hari yang mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila menggunakan Fintech. Lemahnya instrumen hukum berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang salah satunya berbentuk kartel. Pembadanan hukum Fintech akan mampu meniadakan kartel Fintech dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang fair sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah  Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<p>The Covid-19 pandemic spreads almost all over the world, including Indonesia. The rapid spread of many fatalities resulted in the government using various means to overcome the pandemic, among others, with preventive efforts through massive disinfectant spraying. This research aims to lysis on applying the principle of prudence in the use of a disinfectant. This research is doctrinal/normative legal research with a statutory approach. Data is collected with literature studies, qualitatively analyzed. The results describe the use of large and inappropriate disinfectants that cause environmental pollution and adverse effects on public health. Environmental law analysis using Law No. 32 of 2009 and the regulations below can protect legal certainty and protect everyone's right to a good and healthy environment to protect the entire ecosystem.</p>

This article aims to analyze the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as Quasi-Judicial in handling consumer disputes as mandated in Article 49 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999. This research is a normative legal study that is prescriptive and technical/applied. The research approach uses the Act approach. This legal research material uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials through library research is then analyzed using qualitative methods. Supervision of the default clause stipulated in the credit agreement is the authority of BPSK; since 2013, the Supreme Court has consistently dismissed consumer disputes for credit agreements positioned as ordinary agreements, stating the parties to the dispute should take their case to the general Judiciary, as well as correcting BPSK's authority. This not only does not imply the principle of lex specialis derogate lex religious but also does not implement efficiency theory that ultimately harms consumers.