Identitas masyarakat Aceh berupaya digambarkan dalam bentuk simbol tertentu, disini, elite mencoba mengidentifikasi masyarakat Aceh melalui bendera dan lambang. Langkah tersebut menimbulkan pertentangan dari kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini ingin mengkaji tentang fenomena sosial-politik yang ditimbulkan akibat adanya Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dimana teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite pemerintah, terutama Partai Aceh, mengidentifikasi Qanun bendera dan lambang sebagai simbol perdamaian dan sekaligus simbol pemersatu masyarakat Aceh. Namun hal tersebut ditentang oleh etnis minoritas karena tidak merepresentasikan Aceh secara menyeluruh. Walaupun begitu, respon etnik minoritas terhadap Qanun tentang bendera dan lambang Aceh terbagi menjadi dua kelompok, mendukung dan menentang. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa rancangan qanun tentang bendera dan lambang Aceh sangat dipengaruhi oleh agenda politik identitas elite pemerintah. Perbedaan pemahaman antara elite pemerintah Aceh dan kelompok etnis minoritas mengakibatkan belum efektifnya penerapan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh di Negeri Serambi Mekkah ini. The identity of the Acehnese people seeks to be depicted in the form of certain symbols, here, the elite tries to identify the people of Aceh through flags and symbols. This step led to opposition from certain groups of people. This paper wants to examine the socio-political phenomena caused by the existence of a Qanun on the flag and symbol of Aceh. The research method used is a qualitative-descriptive method. Data collection tool used in the form of in-depth interviews, where the technique of determining the informants used is purposive sampling technique. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that the government elite, especially the Aceh Party, identify the Qanun flag and symbol as a symbol of peace and at the same time a unifying symbol of the Acehnese people. However, this is opposed by ethnic minorities because they do not represent Aceh as a whole. Even so, the response of ethnic minorities to the Qanun regarding the flag and symbol of Aceh was divided into two groups, supporting and opposing. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the flag and symbol of Aceh is heavily influenced by the political agenda of the identity of the government elite. Differences in understanding between the Aceh government elite and ethnic minority groups have resulted in the ineffective implementation of the Qanun on the flag and symbol of Aceh in this Veranda of Mecca.