Permasalahan lingkungan saat ini mendapat perhatian serius dan isu yang berhubungan dengan lingkunganmenjadi lebih sensitif. Hal ini disebabkan banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan dampakoperasi perusahaan sehingga setiap stakeholder atau pemangku kepentingan memiliki kekuatan dan tujuan yangberbeda-beda sehingga menuntut perusahaan harus menyediakan baik laporan terutama informasi terkaitprofitabilitas perusahaan maupun informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Dari sudut pandang investor,komposisi kepemilikan asing dan komposisi kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang sangat pentinguntuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan GRI Standart 2016 untukmenentukan perusahaan yang sudah menerapkan sustainability report dan menggunakan KAP Big4 dan Non Big4untuk menguji perbedaan. Hasil menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan ROA dan ROE tidakmemiliki perbedaan baik diaudit oleh Big4 ataupun Non Big4, sedangkan kepemilikan Asing dan KepemilikanInstitusional memiliki perbedaan jika diaudit oleh Big4 dan Non Big4.

The development of P2P lending fintech in Indonesia is expected to be a solution for people who have not been influenced by conventional banking services. However, the growth of illegal P2P lending fintech creates new legal problems that risk the public who use these financial institution services. The purpose of this research is to explore the concept of legal certainty as an effort to provide legal protection for customers of P2P lending fintech in Indonesia. This research uses normative legal research method and the theory used to analyse the data is legal certainty theory. This research uses a statute and conceptual approach. The result of this research reveals that the regulations related to the industrial licensing of P2P lending fintech have shown legal certainty. This case is manifested through good and clear norms in statutory regulation. However, in its implementation, particularly ones that related to law enforcement of P2P lending fintech executant, it has not been implemented consistently. By this reason, there is no legal certainty for illegal P2P lending fintech actors. Therefore, to achieve legal certainty, law enforcement that is consistent, consequent, and not influenced by subjective circumstances is necessary. With consistent law enforcement, it is expected that legal protection for P2P lending fintech customers can be manifested. Keywords: Statutory regulation; fintech; bank services

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri dari profitabilitas yang diukur dalam Return on Investment, investment oportunity set yang diukur dalam Market Book to Value of Equity, serta Cost Politic yang diukur dalam Return On Asset berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen tunai yang diukur dalam Dividend Payout Ratio, dan apakah Likuiditas sebagai variable moderasi dapat mempengaruhi hubungan tersebut, baik secara simultan maupun parsial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Obyek penelitian menggunakan perusahaan plat merah (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu 2015-2018, dimana pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Data diolah dengan program SPSS menggunakan alat uji regresi berganda dan regresi interaksi.

A financial institution that provides technology-based money lending services or financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) is expected to be a solution for people in Indonesia who are unable to access conventional banking services. However, in line with the developments, there are also a presence of legal problems relating to the growing number of illegal fintech P2P lending companies which are harmful to the people who use these financial institutions. This article is the result of research related to the legal protection of Fintech P2P Lending customers in Indonesia. This study applied the normative legal research method with the theory of legal protection as the analysis theory. The approaches used were the statute approach and the conceptual approach. The result of the study showed that legal protection for fintech P2P lending customers has been sufficiently regulated, but the regulation is still partial and spread out in various laws and regulations. In the future, comprehensive regulations related to the legal protection of fintech P2P lending customers are urgently needed.

Target costing adalah merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan target hargaserta biaya maksimal untuk suatu produk untuk dapat mencapai keuntungan yang sesuai denganyang diharapkan. Target costing merupakan metode yang tepat digunakan bagi usaha dalammenghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiapakah target costing dapat diterapkan oleh UMKM di Surabaya terutama makanan dan dapatmeningkatkan daya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa UMKM makanan diSurabaya telah menerapkan target costing dan berdampak pada meningkatnya daya saing seiringdengan meningkatnya laba.