Indonesia is the fourth country with the number of HIV / AIDS incidents increasing from year to year. HIV is a virus that can cause AIDS. The occurrence of AIDS can not only occur in the city but has spread to remote villages. The number of HIV / AIDS incidents at this time is of concern to the world. Until the existence of an HIV / AIDS control policy that refers to the Getting To Zeros global policy, namely: (1) reducing to eliminate new HIV infections, (2) reducing to eliminate deaths caused by conditions related to AIDS, (3) eliminating discrimination PLWHA. Based on global policies, the Indonesian government issued a policy as an effort to prevent the spread of HIV / AIDS. The government also issued a policy which essentially prohibits sexual acts freely, penetration, and sexual relations in similar couples, children, deceased people, and animals. This review aims to conduct policy analysis and implementation in dealing with HIV / AIDS cases through free sexual relations and barriers that affect the success of policies. The results of this literature review are that the policy to prevent HIV / AIDS transmission in Indonesia is still not going well. These obstacles occur in the form of still a dilemma in the law. Evidenced by the existence of problems in translating global and national strategies into packages of (operational) action programs that easily measure success at all levels of service by considering the problem of HIV / AIDS. So far, the action programs carried out by Indonesia are still carried out inconsistently so that the results have not been felt. Thus, HIV / AIDS control programs are not enough to be carried out by health workers alone but must involve other sectors. The community is primarily a key population and the need for government roles and responsibilities.

Latar Belakang. Perempuan disabilitas menjadi kelompok rentan yang dapat mengalami kekerasan seksual akibat kondisi disabilitas dan ketidaksetaraan gender yang saling beririsan.Tujuan. Mengetahui perilaku pencarian bantuan oleh perempuan disabilitas penyintas kekerasan seksual dengan menggunakan model perilaku pencarian bantuan dari Liang tahun 2005, meliputi faktor individu, faktor interpersonal, faktor sosial budaya, pengenalan masalah, pengambilan keputusan untuk mencari bantuan, dan pemilihan sumber dukungan.Metode. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Lembaga X Yogyakarta dengan total 7 informan.Hasil. Penyintas memiliki persepsi keliru bahwa kekerasan seksual adalah tindakan disertai pemukulan dan bukan pemaksaan. Semua penyintas awalnya diam karena budaya yang menganggap disabilitas adalah orang yang tidak pantas memperoleh bantuan. Sumber bantuan informal lebih dipilih oleh penyintas untuk menyelesaikan masalah dan hanya sebagian penyintas yang lanjut ke lembaga formal.Kesimpulan. Penyintas dengan pengetahuan baik mengenai kekerasan seksual, memperoleh dukungan keluarga, dan memiliki sedikit hambatan sosial budaya akan mendorong penyintas untuk mencari bantuan sampai ke lembaga formal.     ABSTRACT      Background. Women with disabilities are a vulnerable group who can experience sexual violence due to conditions of disability and intersecting gender inequality.Aim. Knowing the behavior of seeking help by women with disabilities who are survivors of sexual violence by using the help seeking behavior model from Liang year 2005 includes individual factors, interpersonal factors, socio-cultural factors, problem recognition, decision making to seek help, and selection of sources of support.Method. Qualitative research with a case study approach at Institution X Yogyakarta with a total of 7 informants.Result. Survivors have a false perception that sexual violence is an act of beating and not coercion. All the survivors were initially silent because of the culture that considers people with disabilities to be people who do not deserve help. Informal sources of assistance are preferred by survivors to solve problems and only some survivors continue to formal institutions.Conclusion. Survivors with good knowledge about sexual violence, have family support, and have few socio-cultural barriers will encourage survivors to seek help to formal institutions

Baby growth can be hampered if only given breast milk without getting breast milk supplementary food (MPASI) after the age of 6 months, because nutrients are not fulfilled for growth and development. However, if MPASI is given early it can cause negative problems in infants such as allergies and digestive disorders. One of the causes of malnutrition is due to the lack of knowledge of mothers about giving complementary feeding to infants. So that the mother provides complementary feeding at an earlier age and the type of food that is not suitable for the baby's age. This study aims to determine the differences in knowledge about complementary foods in mothers with underweight children aged 6-24 months before and after getting counseling in Mudung Village, Kepohbaru Bojonegoro Subdistrict. This study uses the pre-experimental method with the type of research using the one group pre test post test design. The sample in this study used a total sampling of 13 people. The data collection method used is a knowledge questionnaire. Data analysis was done by paired t test. Based on the results of the statistical test with paired t test obtained p value of (0.047) where the value of p value <0.05. Based on the results of the study it can be concluded that there is a significant difference between mother's knowledge about MP ASI to children aged 6-24 months before and after getting counseling. It is expected that mothers can apply complementary feeding behavior to infants aged 6-24 months correctly and accordingly in order to improve the nutritional status of infants and follow-up health workers to further improve health counseling to further improve health counseling about complementary foods.Keyword: counseling,complementary feeding, knowledgeAbstrak: Pertumbuhan bayi dapat terhambat apabila hanya diberi Air Susu Ibu (ASI) saja tanpa mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) setelah berusia 6 bulan, karena tidak terpenuhinya zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun, apabila MPASI diberikan secara dini dapat menimbulkan masalah negatif pada bayi seperti alergi dan gangguan pencernaan. Salah satu penyebab masalah gizi kurang karena tingkat pengetahuan ibu yang kurang tentang pemberian MPASI pada bayi. Sehingga ibu memberikan MPASI pada usia lebih dini dan jenis makanan MPASI yang tidak sesuai dengan usia bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan tentang makanan pendamping asi pada ibu dengan balita gizi kurang usia 6-24 bulan sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan di Desa Mudung Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan jenis penelitian menggunakan rancangan one grup pre test post test. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling sebanyak 13 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner pengetahuan. Analisis data dilakukan dengan paired t test. Berdasarkan hasil dari uji statistik dengan paires t test diperoleh p value sebesar (0.047) dimana nilai p value < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang MP ASI kepada balita usia 6-24 bulan sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan. Diharapkan ibu dapat menerapkan perilaku pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6-24 bulan secara benar dan sesuai agar meningkatkan status gizi bayi serta tindak lanjut petugas kesehatan untuk lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan untuk lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan tentang makanan pendamping ASI. Kata Kunci : Penyuluhan, MP ASI, Pengetahuan

Pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) dapat mempengaruhi penyandang disabilitas terhadap peningkatan risiko morbiditas dan kematian, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penyediaan perawatan kesehatan bagi kelompok ini dan mempertahankan komitmen kesehatan global untuk mencapai Universal Health Coverage. Penelitian ini dilakukan pada komunitas kopi tuli Depok yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku sebelum dan sesudah pemberian edukasi dan pemberdayaan mengenai COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode Quaxi Experimental dengan desain one grup pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi (p=0,054). Terdapat perbedaan sikap yang signfikan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi (p=0,011). Terdapat perbedaan perilaku yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan edukasi (p=0,01). Kesimpulan dalam penelitian ini, terdapat perbedaan sikap dan perilaku tentang COVID-19, dan tidak ada perbedaan pengetahuan mengenai COVID-19. Rekomendasi dalam penelitian ini, dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melaksanakan implementasi program pencegahan COVID-19 kepada komunitas tuli.

Background: Indonesia is becoming the fourth state as an endemic area of HIV / AIDS with numbers increasing from year to year. To prevent the spread of HIV / AIDS, the Indonesian government issued a policy No. 21 of 2013 to combat the spread of HIV / AIDS. This study aims to perform an analysis of policy and implementation issues in addressing HIV / AIDS cases and barriers affect the success of the policy. Materials and Methods: Using review from literature data from the journal published or unpublished reports, documents, government regulation, and surveillance data from the Ministry of Republic Indonesia. Result: Results of this study is the policy of prevention of transmission of HIV / AIDS in Indonesia is still not running properly. Barriers that occur in the form of persistence legal dilemma in the case of HIV / AIDS-related determination of the need to protect others Conclusion: The control program of HIV / AIDS is not enough to be implemented by health personnel alone but should also involve other sectors, society or community, especially as key populations and the roles and responsibilities of government.