Students who are tolerant are students who are able to control attitudes in looking at differences, not only in the form of omission but also have a rationale for why this omission is done. Even if we disagree with other people's positions, attitudes, and actions, we must still respect them. Religiosity and social prejudice are indicated to be factors that influence the attitude of tolerance in Lampung ethnic students. This study aims to analyze the relationship between religiosity and social prejudice with tolerance in Lampung ethnic students, analyze the relationship between religiosity and tolerance in Lampung ethnic students, and analyze the relationship between social prejudice and tolerance in Lampung ethnic students. This research is a quantitative study using a psychological scale with a Likert scale model as a research data collection method, namely the tolerance attitude scale (α = 0.905), religiosity scale (α = 0.941), and social prejudice scale (α = 8.33). The population in this study were students at UIN Raden Intan Lampung, the sample in the study was 100 students of Lampung ethnicity who were selected using the Quota Sampling technique. Analysis of research data was carried out using two predictor regression analysis techniques which in the calculation process were assisted by the SPSS 21 computer program. The results showed that there was a significant relationship between religiosity and social prejudice with tolerance in Lampung ethnic students. The results of the regression analysis showed that the two independent variables gave an effective contribution of 13.4% towards tolerance (R2=0.134; R=0.367; F=7.529; sig. 0.001 (p<0.01), while the remaining 86.6% was influenced by other variables outside of this study. X1-Y=0.330; sig. 0.000 (p<0.01) meaning that there is a significant positive relationship between religiosity and tolerance attitude. X2- Y= -0.224; sig. 0.013 (p<0.05) meaning that there is a significant negative relationship between social prejudice and attitudes tolerance.

Listrik merupakan kebutuhan primer, sehingga Pemerintah Pusat didalam hal ini dibawah menteri ESDM bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ini dengan cara mengeluarkan Undang undang  tentang penyediaan energi listrik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pemda baik Kabupaten dan Kabupaten/Kota Mempunyai peran membuat kebijakan berdasarkan  kajian potensi energi listrik yang dimiliki gunakan untuk menjaga penyediaan energi listrik dari sekarang. Penelitian ini mengkaji tentang potensi pembangkit energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan Biomass di Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan untuk mendapatkan gambaran potensi energi baru terbarukan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dan dapat menentukan kebijakan energi listrik untuk pembangunan penyediaan energi listrik yang tepat dan efektif. metode penelitian adalah penelitian kuantitatif penelitian ini menggunakan data sekunder. Produksi sawit pada tahun 2013 mencapai 6.735.795,45 ton denganjumlah lahan 393.990 ha Setiap hektar kebun kelapa sawit menghasilkan 17 ton  tandan buah segar dan setiap Hektar lahan ditanami 148 pohon sawit dengan demikian untuk setiap pohon kelapa sawit menghasilan 115 kg/tahun. Sehingga dengan jumlah produksi yang bersar tersebut maka didapatkan energi listrik yang terbangkit dari potensi limbah produksi kelapa sawit adalah 1.573 MWh. Potensi ini dapat membantu pemenuhan energi nasional 35 Ribu MWh

Aceh Tamiang is the province o f Aceh. The use of electrical energy is still not resolved in this case because of the lack of appropriate policies that can be taken because there is still no research how the amount of electrical energy consumption in Aceh Tamiang. the research method used is a model based approach to End Use of data population and households, the data GDP at constant prices, and consumption of electrical energy. All data is sourced from related agencies such as Bappeda Aceh Tamiang Data PLN Kuala Simpang branch. Forecasting electric energy consumption in Aceh on five sectors is the year 2013 was 48.8 GWh, while, in 2030 total energy consumption reached 76.5 GWh, this is an increase of 63.7 percent. The household sector accounted for the largest increase in consumption compared with other sectors for each year.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah di Jawa barat yang memiliki wilayah yang luas serta sektor perekonomian yang beragam di dukung oleh letak geografis dan posisi yang strategis. Namun, tingkat pembangunan di Kabupaten Bogor masih memerlukan perhatian lebih lanjut terutama untuk daerah terluar. Maka dari itu, dibutuhkan instrumen pendanaan yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi penerapan sukuk di Kabupaten Bogor sebagai alternatif pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian menggunakan metode analisis EFE, IFE dan matriks IE untuk mengetahui posisi Kabupaten Bogor dalam kesiapan menerapkan sukuk daerah, kemudian analisis SWOT untuk mengetahui strategi yang tepat dalam penerapan sukuk daerah di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis IFE, EFE dan matriks IE, posisi Kabupaten Bogor berada di kuadran 5 yaitu Growth (integrasi horisontal atau stabilitas) artinya bahwa perlu kajian lebih mendalam untuk mempersiapkan penerapan sukuk di kabupaten bogor. Karena telah terbukti kabupaten Bogor memiliki potensi investasi yang baik. Apabila sukuk diterapkan, maka sektor perekonomian yang akan dijadikan objek investasi sebaiknya adalah sektor yang sudah terbukti memiliki imbal hasil yang baik dan diminati oleh investor. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh strategi yang tepat dalam penerapan sukuk diantaranya; bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah di Bogor, baik dalam promosi maupun penerbitan sukuk daerah, mensosialisasikan sukuk daerah kepada investor, membuat fokus rencana pengembangan pada daerah terluar dengan menggunakan skema investasi berbasis sukuk, memanfaatkan pembangunan di daerah dalam sebagai contoh baik penerapan investasi di daerah dan mengkampanyekan agrowisata sebagai sektor unggulan ekonomi daerah.