Abstract. This article essentially discusses the governance process which is based on the participation of citizens (the civic governance). The findings of this study show that the strengthening of civic governance has not been optimum yet due to lack of consistency in the implementation of government policies, lack of government's will to fully support the community as a partner to participate in the governance process, as well as the low level of public participation in the governance process. Based on these findings, the researcher recommend that character building through civic governance model should be optimally and consistently carried out by the government of Bandung Regency with the active participation of society (citizens).Keywords: civic, governance, public participation, character building Abstrak. Artikel ini membahas tentang proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kepada partisipasi warga negara (civic governance). Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimalnya penyelenggaraan penguatan civic governance yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan secara konsisten, kemauan pemerintah yang belum penuh dalam mendukung masyarakat sebagai mitra kerja untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta tingkat pa rtisipasi ma syar akat yang ma sih rend ah untuk ter liba t da lam proses penyele ngga raan pem erintaha n. Ber dasa rkan tem uan tersebut , pe neli ti merekomendasikan agar pembangunan karakter bangsa melalui model civic governance ini secara berkesinambungan harus optimal dan konsisten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (warga negara).Kata Kunci: sipil, pemerintah, partisipasi publik PendahuluanDewasa ini telah banyak elemen-elemen masyarakat, ilmuwan/akademisi maupun praktisi politik dan pemerintahan yang kecewa terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu penyebab terhadap kekecewaan tersebut adalah bahw a pem erintah pusat terindik as i telah terfragmentasi dan buruk dalam melakukan koordinasi, selain itu pemerintah pusat terkesan tidak konsisten dengan menjalankan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah). Kesalahan urus yang parah dan kinerja pemerintah pusat yang buruk yang terjadi secara berkesinambungan telah memperpuruk legitimasi politik dan moral pemerintah pusat di hadapan masyarakat daerah.Permasalahan di atas telah memperlihatkan bahwa hubungan antara integrasi nasional dengan otonomi daerah terkesan bertolak belakang. Sesungguhnya, dalam konteks integrasi nasional, otonomi daerah justru merupakan salah satu pilar utamanya. Persoalannya adalah bagaimana otonomi daerah dapat diselenggarakan secara proporsional sehingga secara bersamaan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat landasan tetap kokohnya keutuhan bangsa dan negara.Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat berpotensi mengganggu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berindikasi akan memperlemah integrasi nasional, sa...

Majalengka regency is one of the areas in West Java that has its own potential and attraction that has the potential to be developed. However, tourism in Majalengka Regency in its development has not been optimal, resulting in the non-achievement of the tourism sector's original revenue target in 2019. This article aims to describe the strategy of the Majalengka District Tourism and Culture Office in tourism development to increase the region's original revenue in 2019. The method used in this study is to use descriptive research methods with qualitative approaches by means of library studies and field studies that include observations, interviews, and documentation. The results showed that the tourism development strategy in Majalengka regency has not been optimal because of the achievement of the original revenue target of the region in 2019 which in its implementation there are still constraints, namely the lack of budget and human resources, the lack of tourism facilities and infrastructure, the majority of tourist destinations owned by TNGC (Gunung Ciremai National Park) and perhutani so it is difficult to develop, and still lack of awareness of taxpayers in paying their taxes and not yet applied sanctions for violators.   ABSTRAK Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi serta daya tarik tersendiri yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, pariwisata di Kabupaten Majalengka dalam pengembangannya belum optimal sehingga berakibat pada tidak tercapainya target pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada tahun 2019. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal dikarenakan belum tercapainya target pendapatan asli daerah tahun 2019 dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, mayoritas destinasi wisata milik TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) dan perhutani sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta belum diterapkannya sanksi bagi yang melanggar.

Bandung. Selain untuk menjaga nilai budaya Sabilulungan sebagai salah satu warisan budaya Sunda, Sabilulungan juga memiliki nilai yang dapat diterapkan pada setiap aktivitas Pemerintahan agar berlangsung dengan baik. Salah satunya adalah aktivitas komunikasi pelayanan publik. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung. Subjek penelitian ini dipilih dengan cara purposive dimana subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung. Objek penelitian ini adalah hal yang terkait dengan transformasi nilai kearifan lokal sabilulungan dalam aktivitas komunikasi pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung pada kepemimpinan Dadang Naser. Hasil penelitian ini diantaranya adalah nilai Sabilulungan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan karena mengandung nilai moralitas didalamnya. Sabilulungan memiliki makna gotong royong, sehingga bisa ditransformasikan pada aktivitas komunikasi pelayanan publik karena dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan untuk tercapainya sinergitas dan empati yang merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Sabilulungan juga dapat membantu tercapainya komunikasi yang efektif dimana semua pihak dapat menerima pesan yang hendak disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya nilai Sabilulungan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan nilai Sabilulungan. Peneliti menyarankan salah satu inovasi yang bisa diterapkan agar lembaga Pemerintah dapat mengoptimalkan transformasi nilai kearifan lokal yakni dengan menggunakan kemajuan teknologi khususnya media internet didalamnya media sosial agar seluruh aspek pemerintah juga masyarakat dapat mewujudkan tujuan dari pelayanan publik yakni tercapaikanya kesejahteraan masyarakat.

A requirement of adjacency between government and those who are governed is important if the government aim to provide a proper service. It reflects in one of the policy of Subang Regency Government called regional blossoming (pemekaran wilayah) that refers to the splitting up of their sub-districts (kecamatan) into multiple new territorial administrative units. The research is aimed at gaining a deep analysis on the policy through public service perspective and assisted by qualitative approach in the matter of data collection such as unstructured interview and documentation. The findings reveals the quality improvement of public service is an impact of regional blossoming in a certain local government. Furthermore, the regional blossoming policy also shows the more desirable presence of government amidst the public and also it is able to restrict a span of control and leadership of Camat as the determinant of adjacency embodiment between government and those who are governed and to embody a proper implementation of public service at once.

ABSTRAKUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing. Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus. Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan Budaya Mapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budaya mapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empirik sebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentang bagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik. Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pula oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selalu disosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat.