The effort of fulfillment over people's food is a constitutional obligation of the State.  The development of an increasingly large population can threaten the existence of the tropical wet forest area when opening the land needs of food became imperative. As was the case in East Kalimantan, the area of food land is diminishing because over the function of the land are massive for coal mining and palm oil plantations. This will bring up the feared conditions insistence to open forest areas to agricultural land of food.  The Central Government has the authority to make the national policy while the local government is based on the provisions of Division of the authority of Government, have the authority to make policies related to land protection food crop sector ongoing in the area. This article would like to know (1) How is the legal content in the regulation regarding the protection of sustainable food crop lands at the national level; and (2) how is regional can make a regulation of the protection sustainable food crop lands. The method is used the legal research of normative, as well as by the method of analysis is  analytic descriptive. Based on the results of the study it was concluded that the regulation of sustainable food crops land protection at the national level has been set in full, but the content of legal protection, there is a weakness in political designation, which allows agricultural lands sustainable food converted as long as there is not determination as a sustainable agricultural lands. In other words, the provision in The Law No 41 Of 2009 On The Protection Of Land For Sustainable Food  Plantation, but in substance precisely open up opportunities for the occurrence over the function of the land. there is a regulation on the region level regarding legal protection one of them the Regional Regulation No 1 Of 2013 On The Protection Of Sustainable Agricultural Lands, but contain elements of weakness that requires a determination of the agricultural lands before protection While official functionary who is not determination agricultural location does not get strict sanctions. This is a weakness for the agricultural land which has not been established, although physically it is the agricultural land of food, but because there is no designation then will not be affordable by the regulation of the area.

This study aim to analyze the implementation of the simple principle of Complete Systematic Land Registration in guaranteeing civil rights. This research uses the socio-legal research method which is a research approach that is carried out directly from the community as the first source through field research from the relevant institute. Based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of the simple principle at the research location has not run optimally because the legal language and technical language in the land registration procedure are difficult to understand by the community, so that it implies that a simple principle has not been created in the Systematic Complete Land Registration. Simple principles in regulations need to be concretized in technical regulations to interpret these simple principles so that there are no more obstacles in land registration procedures so as to guarantee legal certainty and ease in land registration. Penelitian ini bertujuan untuk tentang implementasi asas sederhana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menjamin hak keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan dari instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas sederhana di lokasi penelitian belum berjalan secara optimal karena bahasa hukum dan bahasa teknis dalam prosedur pendaftaran tanah sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga berimplikasi belum terciptanya asas sederhana dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Asas sederhana dalam peraturan perlu dikonkretkan regulasi teknisnya untuk menafsirkan asas sederhana tersebut agar tidak terjadi lagi hambatan dalam prosedur pendaftaran tanah sehingga menjamin kepastian hukum serta kemudahan dalam pendaftaran tanah.

Indonesia ikut serta dalam skema jual-beli karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon merupakan benda tidak berwujud yang diperjualbelikan berdasarkan pada perjanjian. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pertama menganalisis skema perdagangan karbon menurut Hukum Perdata khususnya jual-beli. Kedua menganalisa mengenai Certified Emissions Reductions (CER) sebagai bukti objek transaksi Carbon Crediting.Dalam hukum perdata Indonesia tidak mengenal karbon sebagai objek hukum, tetapi Indonesia telah melakukan jual-beli karbon sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun demikian dalam precedent praktek hukum dapat direplikasi sebagai objek hukum tidak berwujud. Hak kepemilikan dari karbon ditandai dengan CER berpotensi sebagai peneguhan objek kepemilikan karbon belum dapat dipastikan yang dapat berakibat pada adanya konflik dimasyarakat karena hak karbon dan pembagian manfaat dari jual beli karbon belum dapat dipastikan.

Mangrove merupakan kawasan penting bagi kehidupan masyarakat pesisir dan keberlangsungan layanan alam. Namun kondisi ekosistem mangrove di Kawasan Delta Mahakam masih mengalami kerusakan meskipun upaya rehabilitasi telah banyak dilakukan. Salah satu kelemahannya adalah belum adanya payung hukum terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Sehingga dibutuhkan upaya hukum berupa penyusunan produk hukum lokal terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Pelatihan ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain: pemetaan produk hukum desa, dan penyusunan dengan metode Roccipi. Pemetaan di lima desa menunjukkan belum memiliki produk hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove. Pelatihan produk hukum desa peduli mangrove dengan menggunakan metode ROCCIPI membentuk kesadaran hukum yang dibuktikan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menyusun kanvas desain peraturan desa peduli mangrove di lima desa yang berada di Kawasan Delta Mahakam. Hasil pemetaan dan pelatihan diperoleh data potensi penguatan produk hukum desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun produk hukum desa peduli mangrove.