Kerusakan bangunan rumah akibat banjir di kawasan sekitar daerah aliran sungai dapat menimbulkan sejumlah kerugian tahunan. Dibutuhkan jaminan asuransi untuk proteksi finansial bagi kerugian tahunan yang terjadi. Ketika suatu rumah telah diasuransikan, maka perusahaan asuransi wajib menentukan premi asuransi untuk produk asuransi tersebut. Pada paper ini dihitung kerugian tahunan dari kerusakan rumah dengan pemodelan kebencanaan alam, dan premi asuransi kerusakan rumah dengan prinsip ekivalen. Dengan menggunakan data debit air sungai Curug Agung, Subang, mulai Januari 2009 hingga Desember 2013, asumsi harga rumah Rp 150 juta, tingkat bunga 5% dan periode asuransi 10 tahun diperoleh kerugian tahunan Rp15.154.000.00 dan premi asuransi Rp7.284.000.00.

No abstract

Latar belakang: Provinsi Sumatera Utara memiliki prevalensi diare pada balita paling tinggi di Indonesia. Kejadian diare pada balita berhubungan dengan faktor risiko individu dan lingkungan yang saling berinteraksi dalam ruang spasial. Tujuan: Untuk mengetahui faktor resiko, pola spasial, dan wilayah prioritas intervensi diare pada balita di Sumatera Utara. Metode: Penelitian memiliki desain studi ekologi. Faktor risiko diare pada balita ditentukan dengan korelasi Pearson. Global Moran digunakan untuk mengetahui dependensi spasial dari insiden diare pada balita, sedangkan LISA (local indicators of spatial association) digunakan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi. Hasil: Terdapat hubungan positif yang signifikan antara insiden diare pada balita dengan persentase rumah tangga tanpa jamban sendiri. Pola spasial insiden diare pada balita di Sumatera Utara membentuk pola berkelompok. Terdapat tujuh daerah prioritas utama intervensi yang terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama terletak di bagian tengah menuju timur (4 wilayah), klaster kedua terletak di bagian selatan (3 wilayah). Kesimpulan: Upaya pencegahan diare pada balita dilakukan dengan pembangunan jamban keluarga dan edukasi pentingnya kepemilikan jamban, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah prioritas intervensi.