P3DK (An Acceleration of Development Village Program) is a system or design as an effort of people empowerment to develop infrastructure and the economic development at village level with the purpose to attract more people participate in development and to strengthen people in the future. P3DK has been conducted by Kepulauan Riau Province. Totally, there were 169 target villages and this program was conducted in 2006 to 2011, where each village was allocated fund as of IDR 500.000.000. Every year, the target village to get the fund has been variety. This program was run by giving fully authority to the head of village and it's people to design an applicable concept of village development through P3DK to start small-medium enterprise in the village. The main aim is to measure and study the success of the implemented concept by the local government to develop Economic of the people. The research funding shows that concept has failed in reaching the target which has been set early to develop the economy of people in village through P3DK. This happened because the tack of intention of the people to return the loan. Another factor is the punishment was not being taken to those who didn't returned the loan. The recommendation of this paper is the reconstruction of new loan system by focussing on the procedure and mechanism of the program in crucial to be done. Rewards and Punishments is indeed to be implemented seriously for the shake of program.

Kegiatan yang dilakukan oleh Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi program tersebut merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Program Kampung KB dipersepsikan sebagai program pengendalian jumlah anak serta identik dengan alat kontrasepsi/alat KB, sedangkan aspek kependudukan, pembangunan keluarga, maupun aspek lintas sektor Kampung KB diketahui dan dipahami namun dengan terbatas juga. Masyarakat Kampung KB menerima pelayanan KB dan pelayanan kesehatan disamping mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB seperti kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kegiatan di Kampung KB. Disamping itu, kegiatan lintas sektor seperti pendataan dan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Tanjungpinang, menunjukkan adanya kerjasama lintas sektoral yang terbangun walaupun terbatas pada aspek-aspek lintas sektoral tertentu. Salah satu tantangan Program Kampung KB adalah minimnya dukungan anggaran. Keengganan masyarakat untuk menjadi kader Kampung KB dalam PPKBD/Sub-PPKBD atau terlibat dalam POKJA Kampung KB, dapat diatribusikan pada minimnya insentif atau stimulan finansial yang tersedia bagi para kader Kampung KB. Disamping itu, tantangan lainnya adalah dalam bentuk sarana operasional seperti bangunan sekretariat Kampung KB yang walaupun tersedia masing-masing Kampung KB, Kampung KB yang menumpang pada bangunan lainnya seperti POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa implementasian kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidakjujuran dari kantor syahbandar dan otoritas kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB. komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi permasalahan tersebut seharusnya kantor syahbandar dan otoritas kijang lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa sehingga pelanggaran-pelanggran yang tidak dinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dan aman.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam prosestersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitasmusrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapatdikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapatdikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.

The development of a region especially the border which has great potential about is regions s resources that must be in watch keberadaanya, besides owns large resources the border area which is bordering on another country also become amplifier continue a country capable of sustaining kesatuannya.Through many development system that had originally run regional autonomy, continues with a system of structuring the region continue to grow with the rising economy and infrastructure and last by conducting changes on the potential areas.The border area natuna administratively bordering north with vietnam and cambodia and south islands bordering bintan as well as east side bordering malaysia east and west kalimantan.The district owns natuna territorial waters broad and mainland shaped islands, the border region that is rich agricultural food crops, plantation, pertenakan, fisheries, even the mining industry.Direction. Password: The Development Potential Of The Region, Regional Autonomy, Structuring Areas. AbstrakPerkembangan sebuah daerah khususnya perbatasan yang memiliki potensi besar mengenai sumberdaya adalah daerah yang harus di perhatikan keberadaanya, selain memilki sumberdaya besar daerah perbatasan yang letaknya berbatasan dengan negara lain juga menjadi penguat sebuah negara terus mampu mempertahankan kesatuannya. Perkembangan melalui banyak sistem yang mulanya menjalankan otonomi daerah ,berlanjut dengan sistem penataan wilayah terus berkembang dengan naiknya perekonomian dan insfrastruktur dan terakhir dengan cara melakukan perubahan pada potensi wilayah. Daerah perbatasan natuna secara administratif berbatasan Utara dengan Vietnam dan Kamboja dan Selatan berbatasan dengan Kepulauan Bintan serta sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna memilki wilayah perairan yang luas dan daratan yang berbentuk kepulauan, Wilayah perbatasan yang kaya akan pertanian tanaman pangan,perkebunan,pertenakan, perikanan, perindustrian bahkan pertambangan. Arahan kebijakan pemerintah dalam hal ini mengacu pada perkembangan potensi sumberdaya yang dimilki Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan. Kata Kunci: Perkembangan Potensi Wilayah, Otonomi Daerah, Penataan Wilayah. PendahuluanPembangunan Nasional Indonesia secara umum bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia. baik yang tinggal di daerah perbatasan maupun perkotaan. dalam mewujudkan hal tersebut