Salah satu program pemberdayaan dari pemerintah adalah program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Desa Tajur Biru Kabupaten Lingga merupakan desa yang memiliki banyak suku terdalam yaitu suku laut, fenomena yang terjadi adalah terbatasnya pelayanan umum seperti sarana jalan, penerangan, posyandu dan belum terjangkau pelayan sosial seperti keadaan di atas menjadikan Desa Tajur Biru sebagai sasaran program komunitas adat terpencil. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga pada Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Menemukan kendala- kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat serta mendeskripsikan model Pemberdayaan yang lebih tepat untuk Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Untuk dapat melihat pemberdayaan masyarakat tersebut mengacu pada pendapat Soetomo (2011:96). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang mana sampel dalam penelitian ini 5 (lima) orang. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil belum mampu memberdayakan masyarakat komunitas adat terpencil tersebut. Kendala yang terjadi adalah selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut seharusnya ada sarana prasarana pendukung kemudian adanya sekolah yang didirikan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, merubah pola pengembara hidup dengan program mengapung.Seharusnya ada pola pemberdayaan lainnya seperti membangun rumah permanen di darat untuk masyarakat suku laut.Memberikan kesadaran pendidikan pentingnya pendidikan bagi masyarakat suku laut.

Ecotourism activities and the community-based ecotourism model are not new in Bintan District. Some coastal villages such as the Village of Kuala Sempang through Ballond Mangrove Tour and the Village of Pengudang through Pengudang Bintan Mangrove are even able to promote the mangrove forest ecotourism activities managed by the local communities. The success in promoting tourism potential through the concept of ecotourism in these villages certainly brings the hope of empowerment to the communities. Some studies even emphasize that tourism with the concept of ecotourism and community-based ecotourism models can contribute positively and can be used as a means or tool for community empowerment, especially for economically marginalized local communities. However, so far, studies on tourism in Bintan District are more focused on aspects of managing ecotourism activities, evaluating the development of ecotourism, and studying the potential of mangroves, while studies on community empowerment through ecotourism activities are needed to be encouraged to provide understanding based on empirical evidence of the impact and benefits of ecotourism activities for community empowerment, especially in coastal villages. Therefore, this study aims to describe how ecotourism activities empower the communities in coastal villages in Bintan District.

The purpose of this article is to review and analyse the development of applied renewable energy in Indonesia. Indonesia has achieved 91.16% electrification rate in 2016, and in 2024 planned to achieve 100% electrification for its population. Lack of electricity access, however, is common throughout Indonesia. Provinces in eastern Indonesia such as Nusa Tenggara Timur and Papua Barat has the lowest electrification ratio, while provinces such as Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, and Kepulauan Riau has less than 80% electrification rate. Out of the 34 provinces, only Bangka Belitung, Jawa Barat, and Jakarta have the electrification ratio above 99% in 2016. Providing electricity access to the population is proven to be difficult due to Indonesia’s archipelagic geography which acted as a barrier and poses a challenge in electrification efforts. Studies, however, have shown the potential use and application of renewable energy to provide electricity to islands and archipelagos. It is therefore important for Indonesia to take note that renewable energy initiatives, particularly on islands and archipelagos, are not only yielding positive results socially, economically, and environmentally, but it is also viable and feasible to implement.

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada penelitian ini, konsep teori yang digunakan, merupakan sebuah teori milik Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2004:102) bahwa variabel keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu: keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terdapat dampak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dan 8 orang yang dijadikan sampel dengan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Menggunakan analisa kualitatif sebagai teknik analisa data. Kesimpulan dari penelitian menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studi pada kegiatan daur ulang sampah) berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kebijakan yang cukup baik, mengingat masih banyak adanya hambatan – hambatan yang terjadi. Hambatan yang dihadapi adalah sulit dalam menempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti kontainer dan bak sampah permanen yang berdekatan dengan sentra pemukiman penduduk. Disamping itu ada faktor penghambat lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya jumlah armada kebersihan baik personil maupun peralatan seperti dump truck, arm roll dan alat berat serta alat pengolahan pengomposan dan masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Unemployed are people who do not have the opportunity to work, but are looking for work or residents who are not looking for work because they feel it is impossible to get a job. It can be seen that vocational education is still a problem to get jobs because residents with vocational education are not necessarily able to guarantee to get jobs easily and also lack of human resources in each individual. This research was conducted on the basis of finding out how the policy strategy to overcome open unemployment was for graduates of Vocational High Schools (SMK) in Bintan Regency. The purpose and intent of this paper is to find out how the policy strategy to overcome open unemployment is for graduates of Vocational High Schools (SMK) in Bintan Regency. In this study, the method used is descriptive qualitative, in which the author must obtain the widest and deepest possible information. So it can be concluded from the research that there is no policy strategy to overcome open unemployment for graduates of Vocational High Schools from the Bintan Regency Manpower Office and Riau Islands Province Education Office. However, to overcome this unemployment, the Manpower Office of Bintan Regency and the Riau Islands Province Education Office have programs to reduce the open unemployment rate of Vocational High School graduates in Bintan Regency. Pengangguran adalah orang yang tidak mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Bisa dilihat bahwa pendidikan SMK masih menjadi masalah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan karena penduduk dengan pendidikan SMK belum tentu bisa menjamin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah dan juga kurangnya sumber daya manusia di setiap individunya. Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Tujuan dan maksud dari penulisan ini yaitu mengetahui bagaimana strategi kebijakan mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis harus mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah strategi kebijakan untuk mengatasi pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada yang khusus untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan. Tetapi untuk mengatasi pengangguran tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai program-program untuk mengurangi angka pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bintan.