UU Bantuan Hukum telah memberikan akses bagi LBH/LKBH Kampus Fakultas Hukum dalam melakukan peranan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarkat marginal, begitu juga halnya Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia semakin memudahkan LBH/LKBH kampus untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Pengabdian Masyarakat dalam wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu didorong untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan LBH/LKBH turut andil dalam poses pengabdian kepada masyarakat. Pengurus LBH/LKBH dibeberapa kampus cukup banyak melibatkan mahasiswa akhir sebagai para legal dalam mendampingi para pencari keadilan. Melalui Pelatihan Advokasi dan Teknik Wawancara pada pengurus LBH/LKBH Fakultas Hukum Universitas di Medan diupayakan bagaimana mendorong keterlibatan mahasiswa-mahasiswa akhir yang tergabung dalam pengurus LBH/LKBH mampu melakukan peran dan fungsinya dalam melakukan pendampingan hukum dan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat

Literasi adalah kegiatan yang terfokus pada proses menyerap informasi dengan membaca. Membaca adalah proses kognitif dalam menerima setiap informasi yang dibaca. Literasi merupakan fokus penting khususnya bagi anak usia sekolah karena dalam setiap literasi, ada informasi berupa ilmu pengetahuan dalam inter dan intra disiplin yang terdapat di dalamnya. Pasarkamu yang digagas oleh kawanlama mengusung konsep Pekan Sarapan Karya Anak Muda dengan tujuan memajukan kearifan local dari segi kuliner daerah khususnya suku Melayu dan Jawa. Konsistensi Pekan sarapan semakin berkembang dengan menghadirkan beberapa pertunjukan khas daerah diantaranya tari tradisional dan gendhing. Namun permasalahan yang timbul adalah (1) kurang berminatnya anak-anak mencicipi menu sarapan dikarenakan tidak pernah mendapati menu itu di rumah mereka, (2) tidak kondusifnya keadaan anak-anak disebabkan rasa bosan karena tidak adanya aktifitas bermain dan permainan di lokasi tersebut, (3) minimnya pengelolaan ruang ramah anak di lokasi tersebut. Oleh sebab itu tujuan pengabdian ini adalah untuk(1) memberikan pendampingan dalam membuat literasif historis atas menu-menu sarapan agar dapat menjadi pengetahuan dan meningkatkan literasi pada anak sehingga anak-anak menjadi tidak asing atas menu sarapan yang disajikan kepada mereka, (2) memberikan beberapa alternatif permainan anak khususnya permainan melayu yakni; congklak, enggrang dan beberapa alternatif permainan tradisional serta wahana sederhana (3) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan PASAR KAMU yang berkaitan dengan hukum dan manajemen yang dibutuhkan. Dari pengabdian yang dilakukan diatas hasilnya adalah pengunjung anak-anak kurang menggunakan gadget dan lebih menikmati suasana local yang disajikan. Kemudian para pedagang juga lebih bersemangat mengenalkan kuliner khas yang mereka jual. Sehingga, pengunjung merasa betah berlama-lama menikmati momen tanpa harus khawatir apabila anak-anak mereka dialihkan dengan menonton melalui gadget

No abstract

The objective of this study was to offer policy concept ideas in fulfilling restitution for the victims in accordance with the required attainment of justice. Restitution related to the payment of costs charged to the person based on a court decision that has permanent legally enforceable for the costs suffered by the victim or heir. This study used a normative method using a statutory approach and a case approach. From the three court decisions and one trafficking case in the constabulary, the victim's comprehension of the legal handling experienced is sufficient to accommodate the victim's wishes in obtaining victim's rights. Conclusions are drawn through an inductive to deductive thought process. Of the three decisions reviewed, it proved that the application of restitution payments was not able to fulfill a sense of justice for the victim. In fact, in practice, the fulfillment of compensation payments is in the non-penal space, from the perspective of victim recognition, it is sufficient to accommodate their wishes and hopes for the fulfillment of the expected restitution rights. In order to provide legal certainty for victims of the fulfillment of restitution rights, a legal breakthrough is required. The diversion method as a confirmation of ensuring the payment of the victim's restitution right is an offer. The concept of diversion can be carried out with the limitation of the criteria for the impact experienced by the victim, and the legality of legality is determined through a court decision or decision, as legal achievement through restorative justice is able to restore conflicts from perpetrators and victims.

Principles are the heart of law, where their application becomes a form of awareness for judges in making decisions. The concept of this study analyzes the extent to which the ultimum remedium principle becomes the basic principle of judges to remove children from prison. Because the ultimate goal of achieving this principle is to encourage resolution of the problem by involving perpetrators, victims, and other parties in seeking a just solution by emphasizing recovery back to its original state. The form of this research is a normative juridical study with a descriptive analytical approach, which takes a sample of 7 (seven) verdicts in child criminal cases in 2 (two) jurisdictions, namely the Medan District Court and the Stabat District Court. In the conclusion of the results formulating the provisions of Law no. 11 of 2012 becomes a form of certainty to make it easier for judges to make the best decisions for children as the principle of ultimum remedium principle, although there are still some judges acting based on the theory of retaliation when concluding responsibility for children's mistakes.