The Indonesian elections are still faced with money politic practices as one of the electoral issues, this kind of political transactional transforms into a new common behavior and even became a culture for Indonesian citizen in every election. This bad culture currently became the significant factor to gains a victory for candidates, such as for 2019 simultaneous election. Money politic practices are not only harmful for electoral integrity, but also has a long-term impact toward a new behavior to produce corruptors. This study seeks to examine about the evaluation and impact of Anti-Money Politic Village movement in Murtigading village, Bantul regency, Special Region of Yogyakarta for 2019 simultaneous election. This study used quantitative method, the main source for this study are obtained from survey techniques. This study leads to the three main conclusions such as: first, Murtigading community considers money politics as a form of bribery action and potentially harmful for democracy value. Second, Murtigading community considers that movement is able to decrease the practice of money politics in Murtigading village. Third, Murtigading community fully supports the existence of that movement and support to create the legal regulations in local village government to create more political education among community easily.

Penelitian ini membahas tantangan pemilihan inklusif bagi pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam kepada organisasi penyandang difabel dan Penyelenggara Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih terjadi apabila KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel, maka perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dan kelompok difabel; 2) tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 terhadap pemilih difabel adalah belum maksimalnya pendidikan pemilih yang berpotensi pada rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan; 3) tantangan pemenuhan akses bagi pemilih difabel untuk menjangkau TPS yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Pemilih difabel berpotensi besar terpapar COVID-19 sehingga memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara khususnya Badan Ad hoc untuk memperhatikan TPS yang memadai bagi pemilih difabel.