No abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. Dugaan kelalaian medis terkait dengan pola hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang sangat khusus. Bentuk hubungan ini tidak hanya bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tetapi juga bisa didasarkan kepada kewajiban dokter dalam kode etik profesi kedokteran dan standar prosedur profesi kedokteran. Kata Kunci: risiko medis, kelalaian.

Victim precipitation bagi korban tindak Pidana tidak dapat diartikan sebagai kontribusi korban yang menimbulkan pelaku melakukan kejahatan. Kontribusi korban dalam viktimisasi yang dialami akan membuat korban mendapat beban kesalahan yang dapat membuat korban menderita. Artikel ini memberikan pendapat yang berkaitan dengan argumentasi peranan korban yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku. Pemberian pengurangan pidana dengan alasan adanya kontribusi korban dalam proses viktimisasi sangat mencederai harapan korban untuk pemidanaan yang berat bagi pelaku. Konsep victim precipitation harus dapat ditafsirkan bukan sebagai alasan pengurangan hukuman pelaku kekerasan seksual, konsep tersebut seharusnya menjadi kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mendapatkan cara pencegahan yang efektif.

Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya kewenangan penyidikan memberikan peluang juga untuk terjadinya pelanggaran atau penyalagunaan kewenangan apabila tidak diatur atau dievaluasi. Evaluasi kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan khusus membutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah menguji konsep kewenangan penyidik tindak pidana narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.Kata kunci : pembelian terselubung, penyerahan yang diawasi, diskresi

No abstract