Tulisan ini membedah diskrepansi pelaksanaan omnibus law di Indonesia, antara apa yang idealnya terjadi dengan apa yang nyatanya terjadi. Saat omnibus law diharapkan menjadi solusi ampuh dari ruwetnya regulasi di Indonesia justru realitanya bertransformasi menjadi ladang permasalahan baru yang menuai banyak respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Omnibus law yang ditafsirkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai terobosan progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral ditafsirkan berbeda oleh beberapa kalangan masyarakat dan akademisi sebagai RUU yang cacat, baik dari segi formal maupun material. Meskipun keberadaan omnibus law bukanlah suatu barang baru dalam teori hukum, tetapi keberadaanya masih terdengan asing di dalam dialektika ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu tujuan daripada tulisan ini adalah untuk mengupas bagaimana hakikat dari omnibus law dan pelaksanaanya di Indonesia.

This paper explores the issues related to the future regional autonomy regulation in Indonesia as an evaluation material and efforts to find and reformulate the ideal form of decentralization as the basis for working relations between the central and the regional government. The “zigzag” pattern that has been applied in autonomy policy in Indonesia, between centralization or decentralization and between symmetrical or asymmetrical decentralization, does not indicate any grand design in the implementation of regional autonomy. Therefore, a new blueprint that is able to become a paradigm and guideline for the implementation of regional autonomy in Indonesia is needed in order to achieve regional fiscal independence. This research is normative legal research based on deductive logic to build positive law by using secondary data sources and legal materials (Marzuki, 2010). This research indicated that the meaning of decentralization as a process (Falleti, 2005) and the educational mechanism are significantly related to achieving regional independence. In essence, the transfer of knowledge concerning the government’s capability in management should be more prioritized and must be given first before handing over the autonomy authority.

<p><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The issue of regulation has indeed become a lively discourse in recent years. Laws and </em> <em>regulations, which in essence is a set of regulatory systems to provide an orderly legal order and society, often creates conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government agencies and the community. The study of legal science in the perspective of sociological jurisprudence is a scientific instrument that makes sense to analyze the phenomenon of legal problems that occur in indonesia, this is because the beginning and the end of a regulation is society. The results show that regulatory conflicts occur because in practice the formation of laws and regulations often ignores procedural due process of law and substantive due process of law, one of the main points is that the widest possible public participation is required in the regulatory formation process. As a result, several regulations that have been produced often cause conflicts due to a mismatch between the substance of the regulations and the conditions and needs of the community.</em></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Isu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir.  Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru realitanya sering kali memunculkan konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kajian ilmu hukum dalam perspektif sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering kali mengabaikan <em>procedural due process of law </em>dan <em>substantive due process of law </em>yang salah satu poin utamanya adalah dibutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Alhasil beberapa regulasi yang dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenkan ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.</p>