Pada penelitian ini membahas menjamurnya pengemis di bawah umur yang masih beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh terutama di tempat umum, dimana hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat. Fokus penelitian ini pegawasan langsung dan pngawasan tidak langsung serta melihat faktor penghambat internal dan ekstemal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan penertiban pengemis di bawah umur pada Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta dilakukan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara pada pihak yang menjadi sumber, melalui pengamatan langsung dan tidak langsung serta literatur pustaka. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengawasan langsung lebih efektif dan signifikan dalam penertiban pengemis di bawah umur, sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dapat dijadikan referensi yang masih harus di cari kebenarannya. Adapun dampak internal dan ekstemal pada pengawasan penertiban ini masih sangat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Namun sisi positifnya adalah masyarakat mulai memperingati pengemis di bawah umur.

The fishing port as the basis for the capture fisheries sector has a very important role in the national economy. Since the inauguration in 2016 until now, Untia Makassar Fishing Port has not shown an increase in activity as expected. This research objective is to make an inventory of the regulations related to the Untia Fishery Port Management Policies and how is the implementation of the Untia Fishery Port Management Policies. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling. The method of data collection is done by interview, participatory observation, documentation, and questionnaire. The results show that the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 74 / KEPMEN-KP / 2016 concerning the Management of Untia Fishery Ports has not succeeded in becoming a tool in increasing fisheries activities. Therefore, it is necessary to coordinate immediately with the Ministry of Administrative Reform - Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) so that the nomenclature of Untia fishery port managers can be immediately determined so that additional human resources and budgeting resources can be added. The efforts must be made so that policy implementation can be maximized in the community, namely (1) local government support for the initiation of the 30 GT ship to facilitate it to the fishery port for use and (2) local government support in the form of regulations for industrial entrepreneurs both in the ship supply industry as well as the marketing and distribution of fishery products to grow the fishery industry at the port of Untia.