Teluk Jakarta memiliki wilayah pesisir yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Salah satu aktor pada wilayah pesisir adalah kaum perempuan. Perempuan pesisir memiliki peran penting dalam rumah tangga nelayan. Pada aktivitas ekonomi rumah tangga, perempuan pesisir ikut berkontribusi bahkan terkadang mendominasi. Tulisan ini menggambarkan peran perempuan nelayan dalam rumah tangga nelayan pesisir Teluk Jakarta. Penelitian dilakukan di Teluk Jakarta di dua kecamatan yaitu Cilincing dan Penjaringan, tiga Kelurahan di Cilincing (Marunda, Cilincing dan Kalibaru) dan dua kelurahan di Penjaringan (Kamal Muara dan Muara Angke). Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara terstruktur, wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan diskusi kelompok terbatas (Focus Group Discussion/FGD). Kajian studi literatur juga dilakukan untuk memperkaya tulisan. Perempuan pesisir Teluk Jakarta memiliki peran dalam aktivitas usaha perikanan. Pada usaha perikanan tangkap, perempuan berperan pada tahap persiapan yaitu mempersiapkan perbekalan melaut (ransum) dan membantu perbaikan jaring, pasca melaut yaitu memilah hasil tangkapan ikan dan memasarkannya. Pada kegiatan budidaya kerang hijau, perempuan pesisir di Teluk Jakarta berperan pada tahap pasca panen yaitu memilah kerang hijau, mengupas (memipil), merebus dan memasarkannya. Pada usaha pengolahan hasil perikanan, perempuan pesisir Teluk Jakarta berperan pada keseluruhan proses pengolahan ikan dan pemasarannya. Peran perempuan yang strategis dalam tiap tahapan kegiatan usaha perikanan menjadikan perempuan sebagai titik tumpu dalam program pembangunan. Melihat besarnya peran perempuan dalam kegiatan usaha perikanan, maka dalam setiap program pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Jakarta harus melibatkan perempuan. Title:Role of Women Fisheries in Fishery and Establishment of Household Economics Jakarta BayJakarta Bay has a coastal area of which become one of the sources of livelihood. One of the actors in coastal areas is women. Coastal women play significant role in the fisher’s household. They contribute even dominate the fishers daily household activities. This paper describes the role of women fishers in the coastal of Jakarta Bay. The research was conducted in Jakarta Bay in two sub-districts (Cilincing and Penjaringan), three urban villages in Cilincing (Marunda, Cilincing and Kalibaru) and two urban villages in Penjaringan (Kamal Muara and Muara Angke). Data were collected through structured interview, in depth interview, observation and focus group discussion. Data were analyzed using qualitative descriptive method. Furthermore, this paper enriched with literature review. Coastal women of Jakarta Bay play significant roles in fishery business activity. In the capture fisheries, they prepare food and supplies before sailing and help repairing the net, thereafter, they sort the fish catch and sell them. Women also play their role in shellfish cultivation especially in the post-harvest stage such as sorting out the green shell, peeling, boiling and selling. While in the processing business of fishery products, the women of Jakarta Bay coast play their role in the whole process of fish processing and its marketing. Therefore, women in Jakarta Bay become a fulcrum of the development program, and it is necessary to involve women in every community empowerment program on the coast of Jakarta Bay.

ABSTRAKNelayan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan biaya operasional. Kondisii ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki. Salah satu strategi yang dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Sumber hutang nelayan didapat dari ‘pengambe’. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan hutang sebagai pengikat hubungan nelayan dan ‘‘pengambe’.. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan membutuhkan ‘pengambe’ untuk menambah kekurangan modal untuk membeli perahu, alat tangkap, dan pemasaran ikan. ‘pengambe’ menjadi penolong, namun ikatan hutang membuat nelayan terikat dan tidak dapat bebas menentukan harga. Rekomendasi yang diberikan adalah perlu diperkuat program pemberdayaan ekonomi dan lembaga permodalan di lokasi sehingga dapat bersinergi dengan ‘pengambe’ . ‘pengambe’ menjadi salah satu aktor yang harus dilibatkan dalam rancangan dan implementasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat lokal. Pengalihan wewenang dan dan tanggung jawab ‘pengambe’ kepada lembaga permodalan lokal harus dilakukan secara perlahan dan bertahap sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. ‘pengambe’  tidak kehilangan mata pencaharian dan nelayan dapat menjadi mandiri mengakses modal seiring dengan peningkatan kemampuannya merencanakan dan mengelola keuangan.Title: Debt As A Binding Relationship Between Fishers And ‘Pengambe’ In The Jember Regency, East Java ProvinceABSTRACTFishers have limited capital to fulfill the need of investment and operational costs of fishing activity. These conditions imply to the sustainability of their business. Debt is one of fishers’ strategy to meet the capital needs, and it is obtained from the ‘‘pengambe’. Purpose of the study was to evaluate debt problems as a binding relationship between fishers and ‘‘pengambe’. Research was conducted in 2015 in Jember Regency, East Java Province. This study used primary and secondary data and they were collected through in-depth interviews and literature studies. Data were analyzed with qualitative descriptive method. The results showed that fishers need ‘pengambe’ to provide them with capital to buy boats, fishing gear and fish marketing. ‘Pengambe’ is a helper for the fishers, but they become strictly bounded and consequently incapable to determine fish prices. This study recommends the necessity to encourage economic empowerment program and local capital institutions to have a mutual relationship with ‘pengambe’.  ‘Pengambe’ should be involved in local economic institution development design and implementation. Authority transfer and responsibility of ‘pengambe’ to the local capital institution should be executed in a gradual step to avoid conflict of interest. Therefore, ‘pengambe’ not lose their livelihoods and fishers able to self-access capital along with ability improved to plan and manage their finance.

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telahdilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsungdari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan ditempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta.Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan,pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawabtujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat daritujuan untuk mengurangi illegal fishing dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan denganmenurunnya jumlah illegal fishing. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektifbagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkankinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikansistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidakdigunakan untuk kegiatan illegal fishing, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hiliryang berkembang di Indonesia. Effectivity of Ex Foreign Ships Moratorium and Transhipment Policyon Captured Fisheries Business PerformanceThis study is aimed at investigating the effectiveness of the moratorium and transhipmentpolicies. The investigation was conducted on March 2015 in several fish-landing sites which wereheavily affected by the two policies, such as Bitung and DKI Jakarta, through surveys to acquire bothprimary and secondary data needed, with purposively chosen respondents. The data acquired were thendescriptively analyzed and tabulated, which resulted in the finding that the policies implemented thus farhad been very effective in suppressing illegal fishing. Despite their effectiveness, big fisheries businessowners in jakarta complained that the transhipment policy had caused them quite a big loss throughthe effect of a hiking fishing cost as well as reducing catch. While the big fisheries business owners inBitung complained that both policies had caused them much bigger lost by reducing the supply of input.But different stories were received by small scale fishers who felt that they had been getting more fishthan they usually had. Therefore, the moratorium policies need to be continued while the governmentpreparing to alter the transhipment policy – especially in the enhancement of the monitoring system – sothat the policies may suppress illegal fishing while creating a condition for growth of fishery businessesfrom top to bottom in Indonesia.

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan total score attractiveness sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan total score attractiveness sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing. Title: Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara Kayong Utara Regency located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The resultshowed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were ( developing capture technology with the total score was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribustion of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

ABSTRAKKebijakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal-kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan kajian khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap eks kapal asing berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan. Kata Kunci: moratorium, dampak kebijakan, nelayan kecil, Bitung ABSTRACT Termination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish.The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.