This article discusses about urban governance of Smart City Program in the Makassar City, which is the mainstay program of the Makassar City Government and identifies factors that are driving and inhibiting the realization of Good Urban Governance based on E-Government in Smart City Program. This type of research was qualitative with a descriptive approach. Data collecting was used instrument in the form of observation and documentation then developed from the interviews of informants. The fact in the field indicated that E-Government-based urban governance on Smart City program in the Makassar is seen from the indicators of urban management, namely planning, organizing, implementing and controlling according to the development goals in the Makassar Government's vision and mission.

This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalakan their experience in the management of the cocoa plant.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalakan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.

Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Crisis management is one of the government's primary responsibilities, and it therefore needs to be properly administered. The purpose of this research is to analyze the ability of local government to handle crisis management during the COVID-19 pandemic in South Sulawesi, Indonesia. This study also determines the numerous risks that interfered with crisis management in response to handling COVID-19. The coordination of provincial government was carried out with various stakeholders -local government, the army, the police, and universities -to properly manage the crisis. These results show that the strongest aspects of local government regulation in response to the COVID-19 pandemic were control and surveillance, while the weakest element was auditing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Menggunakan metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data, yaitu primer dan sekunder, jumlah informan 7 (tujuh) orang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Wajo pada 1.) Aspek tugas dan fungsi yaitu : KPU mengarahkan kandidat calon bupati wakil bupati untuk menyertakan akun media sosial saat pendaftaran berkas. 2.) Aspek Rencana atau program yaitu : KPU akan tetap memperbolehkan berkampanye di media sosial kedepannya. 3.) Aspek ketentuan dan peraturan yaitu : Kandidat calon bupati dan wakil bupati mengumpulkan akun media sosialnya kemudian jika terjadi pelanggaran pada kampanye politik di media sosial, bawaslu akan segera menindaklanjuti kemudian diserahkan ke kepolisian. 4.) Aspek tujuan dan kondisi ideal yaitu : bawaslu akan membentuk tim siber untuk menangani pelanggaran kampanye politik di media sosial