Rekognisi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi titik tolak peran strategis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Posyandu dapat didayagunakan dari sisi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan kader. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalksan peran Posyandu dalam rangka implementasi Program Integrasi Pelasyanan Kesehatan Primer di tingkat Desa dengan menggunakan pendekatan co-production melalui indikator-indikator yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, hubungan timbal balik dan setara antar stakeholder, pengembangan jejaring, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan masyarakat sebagai aset.  Rekomendasi yang diusulkan yakni Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, Revisi kebijakan dari sisi Kementerian Kesehatan, Penguatan peran Pojanal dan Pokja Posyandu di tiap jenjang, dan Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu. Kata Kunci: Co-Production, Posyandu, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Desa

No abstract