This article explores the network governance in the development of the Podokoyo Tourism Village, Pasuruan Regency. This study aims to analyze the application of the elements of network governance, which include trust, network goal consensus, need for network-level competencies, the number of participants, outputs, and outcomes of tourism Village development. The study results identify three achievements during the Podokoyo Tourism Village development network, such as the success of having superior Village products, increasing the capacity of Podokoyo Village's human resources in tourism management, and receiving the title of Maslahat Village. Among the obstacles is the lacking role of government elements, particularly the Tourism and Culture Agency and Community and Village Empowerment Agency.

Pandemi COVID-19 secara nyata juga menjadi ancaman bagi 74.961 Desa di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana implementasi dan dampak kebijakan posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui regulasi, buku, jurnal, dokumen, serta berita dari media online yang kredibel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran stakeholders desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk implementasi kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa kedepannya yakni meliputi optimalisasi fungsi posko desa sebagai pencegahan, pembinaan, dan pendukung penanganan COVID-19; optimalisasi sosialisasi kebijakan; mengembangkan sistem informasi penanganan COVID-19 di Desa; dan Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa.

Rekognisi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi titik tolak peran strategis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Posyandu dapat didayagunakan dari sisi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan kader. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalksan peran Posyandu dalam rangka implementasi Program Integrasi Pelasyanan Kesehatan Primer di tingkat Desa dengan menggunakan pendekatan co-production melalui indikator-indikator yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, hubungan timbal balik dan setara antar stakeholder, pengembangan jejaring, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan masyarakat sebagai aset.  Rekomendasi yang diusulkan yakni Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, Revisi kebijakan dari sisi Kementerian Kesehatan, Penguatan peran Pojanal dan Pokja Posyandu di tiap jenjang, dan Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu. Kata Kunci: Co-Production, Posyandu, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Desa