Artikel ini membahas konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Tujuan artikel untuk mengetahui konflik fpi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam artikel ini secara khusus membahas mengenai penyebab FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan yaitu dengan menggunakan teori oposisi (de Brauw, C.C.) ditemukan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Jika dilihat dari teori oposisi de Brauw CC. FPI masuk dalam tahap Citizen Opposition (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali.   Kata Kunci: Oposisi, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, Front Pembela Islam

This study discusses the emergence of Islamic populism in Palembang in the 1950s. In the official narratives of Indonesian history, the political turbulence in Palembang that occurred in the mid-1950s is often associated with a regional Army commander-led rebellion. This research instead finds that Islamic groups played a crucial role in developing the preliminary conditions before the military group took the initiative to pull the trigger. Islamic groups, through their network of ulama, tried to unite all groups opposed to Jakarta’s leadership and communism to incorporate under one umbrella of political identity: Islam. We determine that the emergence of Islamic populism in Palembang was caused by multiple grievances: economic decline, redistribution of welfare to the region, the exclusion of Islamic groups, and the fear of communism. However, Islamic populism only succeeded in uniting factions in the Islamic community but failed to reach other groups because of the social cleavages from previous feuds.