Konflik FPI Dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari Sudut Pandang Teori Oposisi

Abstract

Artikel ini membahas konflik FPI dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Tujuan artikel untuk mengetahui konflik fpi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilihat dari sudut pandang teori oposisi. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia diperpustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, makalah, internet, youtube, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam artikel ini secara khusus membahas mengenai penyebab FPI berkonflik dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan yaitu dengan menggunakan teori oposisi (de Brauw, C.C.) ditemukan bahwa tindakan oposisi yang dilakukan FPI didasarkan adanya ketidakadilan oleh sikap dan kebijakan pemerintah terhadap umat islam. Jika dilihat dari teori oposisi de Brauw CC. FPI masuk dalam tahap Citizen Opposition (Oposisi Warga Negara). Oleh sebab itu sebenarnya konflik antara FPI dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini berada di dalam ranah hubungan antara pemerintah dengan oposisi, namun karena di dalam sistem politik pemerintah Indonesia tidak terdapat oposisi maka konflik ini terus berlanjut dan tidak terkendali.
 
 Kata Kunci: Oposisi, Pemerintahan, Presiden Joko Widodo, Front Pembela Islam

Models and Political Attitudes of Fundamentalist Groups in Indonesian Presidential Elections

“…That is the end of the sentiment in Indonesia's 2019 presidential election. This group tried to garner support from the Islamic masses by attacking Jokowi-Ahok, for personal matters (Muklai et al, 2022). They use the arena of demonstrations as an instrument to spread their political influence.…”