The implementation of the Joint Business Group (KUBE) program in the Batu City Batu District began in 2015 and is still ongoing today. Until now, there are around 21 active KUBE groups in this sub-district and 21 inactive KUBE groups (the most in Kota Batu). This research then aims to evaluate the KUBE program in the sub-district of Batu, Batu City. This research uses a qualitative model with a descriptive type. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects were interviewed by the Batu City Social Service, KUBE assistants, and KUBE administrators in Batu District. The results of this study indicate that the KUBE program has not been running according to what is targeted by the Batu City Social Service. The effectiveness criteria are still not fulfilled because KUBE members are not actively producing. Likewise, with the efficiency criteria, KUBE members are still confused in managing funds, and the products that are sold sometimes do not run out. The criteria for the adequacy of the results obtained are not sufficient for daily needs. The criteria for equitable distribution of benefits have been felt, but not for the results. The responsiveness criterion is still lack of mentoring and monitoring and evaluation from the mentor. The criteria for the accuracy of the aid distribution process are good and precise, but not many KUBE has carried out independent graduations.Keywords: batu city, joint business group (KUBE), policy evaluation, welfare

This paper's purpose for this study is to provide an overview related to the partnership or the cooperation between the government and the private sector, specifically the manager of the industry and the community in the environmental management of the industrial area in Gresik and Sidoarjo Regency. This research used a qualitative approach to analyze the data, interviews, documentation, and questionnaires. This study revealed that the environment's management in a sustainable manner should be supported by stakeholders, the government, the community, and the private sectors. Also, this research attends to instill a sense of environmental concern in the entire party. Collaborative urban governance sustainabilitycan not be separated from the leader's success in embracing the related parties and using existing industry resources. The stakeholder determines the success of managing the industrial area in the Gresik and Sidoarjo Regency, government, public, and private parties through a Collaborative Urban Governance model.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya pengelola industri dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data, wawancara, dokumentasi, dan angket. Studi ini mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan harus didukung oleh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Selain itu, penelitian ini hadir untuk menanamkan rasa kepedulian lingkungan pada seluruh pihak. Keberlanjutan Collaborative Urban Governance tidak lepas dari keberhasilan pimpinan dalam merangkul pihak terkait dan menggunakan sumber daya industri yang ada. Keberhasilan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan, pemerintah, publik, dan swasta melalui model Collaborative Urban Governance.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat Pemberdayaan masyarakat di Desa Pejambon merupakan wujud implementasi Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) melalui unit usaha bidang wisata BUMDesa Pejambon dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro yang tercantum dalam keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman umum inovasi Desa. Tujuan utama dibentuknya unit usaha bisang wisata adalah salah satu terobosan Pemerintah Desa Pejambon sebagai upaya mengurangi kelompok masyarakat pra sejahtera di Desa Pejambon dengan cara memberdayakan masyarakat di kawasan wisata edukasi Pejambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis mengenai pemberdayaan masayarakat melalui program Pilot Inkubasi Inovasi Desa- Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) oleh BUMDesa Pejambon, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masayarakat menurut Kartasasmita, terdapat indikator pelaksanaannya; memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat pra sejahtera, pemberdayaan untuk memperkuat potensi masyarakat pra sejahtera sebagai pengelola wisata dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan, dan terakhir perlindungan diberikan masyarakat pra sejahtera sebagai pengelola wisata edukasi Pejambon sebagai bentuk jaminan pengelola wisata edukasi Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Desa Gajahrejo, Dusun Bajul Mati, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang merupak bagian selatan di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah pesisir pantai yang rawan berpotensi Tsunami, dikarenakan banyak gempa yang terjadi akibat aktifitas tektonik lempeng. Keberadaan desa, kampung dengan masyarakatnya yang tangguh menjadi sangat penting. Desa atau pun kampung tangguh memerlukan sumber daya masyarakat yang tangguh pula. Pemerintah dari tingkat desa sampai dengan pusat tentunya tidak mampu menanggulangi bencana sendiri, meskipun dengan infrastruktur, suprastruktur dan sumberdaya yang dimiliki mumpuni. Keberadaan masyarakat dalam desa/kampung tangguh menjadi elemen penting bersama-sama dengan eleman pemerintah, swasta dalam upaya menanggulangi bencana. Pelibatan masyarakat selain bagian dari pemberdayaan juga sebagai bagaian dari peran partisipasi aktif untuk mengantisipasi bencana dan mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana, sehingga masyarakat tidak hanya siap, lebih dari itu sudah sigap (agile) dalam mengahadapi bencana.

Until now, schools in Indonesia that have received disaster education, whether facilitated or only limited to socialization, are still recorded at around 9%, which is still very few. SMA Muhammadiyah (SMAM) 1 Malang City, one of the schools in a potential disaster area, is located in a watershed area (DAS), a one-way road that has a risk of disaster, such as traffic accidents, landslides, and fires. Meanwhile, the vulnerabilities include building maps which tend to be difficult for the evacuation process in the event of a disaster. In 2018 and 2019 every rainy season there are always schools affected by landslides at the back of the school which is right in the Brantas DAS caused by the erosion of the river banks. Training and Assistance in the Implementation of Disaster Safe Schools/Madrasahs (SMAB) as an Effort to Reduce Disaster Risk at Muhammadiyah 1 Middle School Malang City based on Law no. 24 of 2007 concerning Disaster Management. It clearly states that everyone has the right to receive education, training, counselling, and skills in disaster management, both in situations where a disaster does not occur or when there is a potential for disaster. Through education it is hoped that disaster risk reduction efforts can achieve broader targets and can be introduced earlier to all students, by integrating disaster risk reduction education into the school curriculum as well as into extracurricular activities. Preparation for the implementation of disaster-safe schools/madrasas (SMAB) begins with compiling materials on the SMAB framework and transformation of implementation information based on guidelines from BNPB/BPBD and the Ministry of Education and Culture/Disdikbud. The second step is to arrange training for educators and education staff regarding the framework and assistance for SMAB implementation. The last stage is compiling disaster risk reduction learning practices for students in subjects and compiling activities to increase students' knowledge and skills about first aid, protection and rescue.