Circulating debates concerning the intense influence of direct local election towards money politics remains ongoing among Indonesian scholars. This article demonstrates several aspects indicating the relationship between direct local election (Pilkada) and money politics. In more specific rhetoric, current practices in money politics tend to occur before and during the election day, engaging political actors, voters, and soaring capital. As the novelty of this article, the findings reveal that the likelihood of money politics would most occur within the environment where the existing regulation encourages corruption. Hence, people have less concern to support a fair election, inevitably due to the weak law enforcement, exacerbated by disengagement of political parties.

AbstrakBeberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional” berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini  menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.Tulisan ini akan menganalisa  secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019.  Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.Kata Kunci: Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi

Discussions about democratisation have often revolved around the strengthening or weakening phenomenon/notion of democracy. This research is a continuation of previous studies on democratic regression in Indonesia. Charles Tilly (2007) examined democratic regression from democracy and de-democratization theory through the concept of low-capacity democracy. Tilly's perspective argues a low-capacity democratic process occurred during the Joko Widodo administration in Indonesia from 2014 to 2020 when the state implemented the Police as a political instrument to maintain power. As a result, the character of the Police deviated from democratic principles, leading to a problem for police professionalism. The study employs qualitative methods, in which the primary data is obtained from in-depth interviews with several key informants. The secondary data is gathered from scientific works of literature and news in online media. This study indicates how low-capacity democracy developed through: first, the Indonesian regime's intervention and exercise of control by involving and appointing police officers to civilian positions; second, police repression against civil liberties; and third, the Police's justification for their authority and power. Thus, this study confirms Tilly's argument that a low-capacity democratic process occurs when democratic countries pursue undemocratic methods by manipulating the Police as an instrument to strengthen the power of the regime. The recommendation of this study is to strengthen democracy in terms of law enforcement by the supervision of parliament and supervisory institutions to retain the Police’s role as an independent law enforcement institution.

Kritik terhadap profesionalisme TNI semakin menguat saat Indonesia memasuki dekade kedua era reformasi. Dalam beberapa penyelenggaraan pilkada, terdapat fenomena yang menunjukkan militer cenderung terlibat dalam politik elektoral tersebut. Oleh karena itu, artikel ini mendiskusikan bagaimana problematika dalam profesionalisme militer di era reformasi, dengan mengambil kasus pada pilkada di Kepulauan Riau tahun 2015 dan Sumatera Utara tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus, artikel ini melihat bahwa dua pilkada tersebut secara khusus melihat keterlibatan militer dalam politik pada dua sisi. Sisi pertama pada pilkada Kepulauan Riau 2015 melalui penggunaan mobilisasi anggota militer dalam penyelenggaraan pilkada. Sementara, sisi kedua pada pilkada Sumatera Utara 2015 melalui keinginan perwira TNI aktif untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik tersebut yang ditunjukkan secara terbuka di hadapan publik. Hasil studi ini menyatakan reformasi militer di Indonesia masih belum optimal sehingga menimbulkan masalah terkait dengan upaya membangun profesionalisme TNI. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu kapasitas elit sipil yang masih enggan mendorong profesionalisme TNI, dalam arti steril dari politik. Sementara dari aspek regulasi, terlihat kemudahan menerjemahkan aturan dengan “kemasan” pengamanan demi meraih tujuan politik pragmatis. Demikian pula budaya militer yang melekat pada individu militer belum menunjukkan perubahan perilaku signifikan di mana militer betul-betul menjauhkan diri dari pragmatisme politik.