Latar Belakang: Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah mempunyai sejarah panjang malaria.  Tahun 2004 Purworejo berhasil menekan kasus malaria, meskipun terkadang masih timbul fluktuasi.  Tahun 2019 malaria Purworejo sudah sangat menurun, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk proses penilaian bebas malaria.  Tahun 2020 sudah tidak ditemukan lagi kasus indigenous, kecuali kasus impor.  Tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak angka kesakitan dan kematian.  Tujuan penelitian untuk mengetahui situasi malaria di Kab. Purworejo, dalam upaya mencapai eliminasi malaria tahun 2021.Metode: Penelitian ini merupakan qualitative study yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan narasumber Kepala Dinas dan Penanggung Jawab Program Malaria dari Dinkes Kab. Purworejo, Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Program Malaria dan Juru Malaria Desa/JMD dari Puskesmas Bener dan Puskesmas Loano (n=10).   Data diperoleh dari rekaman hasil wawancara dan komunikasi WA serta telefon, kemudian dilakukan transkrip hasil wawancara untuk selanjutnya dilakukan analisis.    Untuk memperkaya analisis digunakan paparan hasil round table discussion dengan narasumber stake holder Dinkes Kab. dan Puskesmas tersebut (n=6).Hasil: Pada masa Pandemi Covid-19, Program Pengendalian Malaria Kab. Purworejo dapat beradaptasi dengan Program Pengendalian  Covid-19.   Munculnya kembali kasus malaria diduga bermula dari adanya kasus impor yang  tidak terdeteksi oleh petugas surveilan migrasi setempat.  Penularan dipicu karena adanya konflik sosial internal di desa Wadas, terjadi aktivitas masyarakat berkumpul/tidur di luar rumah untuk menjaga lahan pada malam hari. Kondisi desa tertutup terhadap kedatangan orang luar desa sehingga akses petugas kesehatan untuk surveilans tidak bisa berjalan.Simpulan: Kabupaten Purworejo gagal meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2021 disebabkan adanya konflik sosial di masyarakat.ABSTRACTTittle: COVID-19, Social Conflict and Malaria Control in Purworejo Regency, Central Java in 2021Background: Purworejo Regency, Central Java Province has a long history of malaria. In 2004 Purworejo succeeded in suppressing malaria cases, although sometimes fluctuations still occur. In 2019, Purworejo's malaria has decreased greatly, so that Purworejo can prepare for the malaria-free assessment process. In 2020, there are no more indigenous cases, except for imported cases. In 2021, the Covid-19 pandemic will occur, resulting in a lot of morbidity and mortality. The aim of the study was to determine the situation of malaria in Purworejo, in an effort to achieve malaria elimination in 2021.Methods: This research is a qualitative study which was conducted using in-depth interviews with the head and manager of the malaria program from DKK Purworejo, from Puskesmas Bener and Puskesmas Loano (n=6). Data was obtained from recorded interview,  WA and telephone communications, a transcript of the interview results was carried out for further analysis. To enrich the analysis, the results of round table discussions with the same informants were also used.Results: During the Covid-19 Pandemic, the Malaria Control Program. Purworejo can adapt to the Covid-19 Control Program. The re-emergence of malaria cases allegedly stems from imported cases that were not detected by local migration surveillance officers. The transmission was triggered by an internal social conflict in Wadas village, there was community activity gathering/sleeping outside the house to guard the land at night, the village was closed to the arrival of people outside the village so that access to health workers for surveillance could not work.Conclusion: Purworejo Regency failed to achieve a malaria elimination certificate in 2021 due to social conflicts in the community.

ABSTRACT The malaria control program is focused on achieving malaria elimination as an effort to create a healthy living community, free from malaria transmission, which process is carried out in stages until 2030. The Suku Anak Dalam (SAD) currently still have a fairly large population  and they are stillclassified as isolated communities, because most of them live nomadic (moving) in the forest with a culture that is still underdeveloped, still not free from malaria. This article is to provide information about the handling of malaria problems in SAD and its control policy efforts in dealing with malaria elimination. This article is a literature review, search from books, theses, journals, research reports and government policies that are accessed through online sites. Information is not limited by year, because it was related to the history of SAD. The results of the review : The prevalence of malaria in SAD is still high, due to the belangun/melangun tradition,  lack of education and knowledge, difficult access to health care facilities, and inadequate facilities and infrastructure. The success of the malaria elimination program in SAD will depend on the support of stakeholders, both from the Puskesmas, the Health Office, and the local government in budget allocation. The commitment of all parties is still needed to support the malaria eradication program by strengthening human resources: educators, health workers to overcome obstacles in efforts to achieve malaria elimination in SAD areas. Keywords: Social cultural, suku anak dalam, malaria   ABSTRAK Program pengendalian malaria difokuskan untuk mencapai eliminasi malaria sebagai upaya mewujudkan masyarakat hidup sehat, terbebas dari penularan malaria, yang prosesnya dilakukan secara bertahap sampai tahun 2030.  Di sisi lain, masih ada Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi yang hidup terisolir, nomaden (berpindah-pindah) di dalam hutan dengan budaya yang masih terbelakang, dan belum terbebas dari malaria.  Penulisan ini untuk memberikan informasi tentang penanganan permasalahan malaria pada SAD dan upaya kebijakan pengendaliannya dalam menghadapi eliminasi malaria. Tulisan ini merupakan kajian literatur, penelusuran dari buku, skripsi/tesis, Jurnal, hasil laporan penelitian dan kebijakan pemerintah yang diakses melalui situs online. Informasi tidak dibatasi oleh tahun terbit karena bertalian dengan sejarah SAD.  Hasil analisis menunjukkan bahwa kejadian malaria di SAD Jambi disebabkan oleh tradisi belangun/melangun, pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, sulitnya akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.  Keberhasilan program eliminasi malaria di SAD akan sangat tergantung dari dukungan stakeholder, baik dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah setempat dalam pengalokasian anggaran. Oleh karena itu diperlukan komitmen semua pihak untuk mendukung program upaya pembrantasan malaria dengan penguatan sumber daya manusia : tenaga pendidik, tenaga kesehatan untuk mengatasi hambatan dalam upaya mencapai eliminasi malaria di wilayah SAD. Kata kunci: Sosial budaya, Suku Anak Dalam, malaria