Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur  sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi  memperebutkan  jabatan politik dan jabatan  birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah.  Penulis membahas praktik dinasti politik yang telah dibangun oleh kepala daerah terpilih atas kekuasaan yang telah mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menemukan potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait baik jurnal, buku maupun kabar berita di media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Riau baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota dinilai telah membangun dinasti politik dengan melantik keluarga yaitu anak, istri, kakak dan adik untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Akhirnya, praktik dinasti politik ini memiliki dampak yang  tidak baik bagi tata kelola pemerintahan  karena praktik dinasti politik adalah bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan. Diantaranya yakni tumbuh suburnya praktik korupsi dan kolusi serta menghalangi  kebebasan  masyarakat yang memiliki kompetensi untuk berlomba-lomba  mengisi jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah.