Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur  sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi  memperebutkan  jabatan politik dan jabatan  birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah.  Penulis membahas praktik dinasti politik yang telah dibangun oleh kepala daerah terpilih atas kekuasaan yang telah mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menemukan potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait baik jurnal, buku maupun kabar berita di media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Riau baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota dinilai telah membangun dinasti politik dengan melantik keluarga yaitu anak, istri, kakak dan adik untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Akhirnya, praktik dinasti politik ini memiliki dampak yang  tidak baik bagi tata kelola pemerintahan  karena praktik dinasti politik adalah bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan. Diantaranya yakni tumbuh suburnya praktik korupsi dan kolusi serta menghalangi  kebebasan  masyarakat yang memiliki kompetensi untuk berlomba-lomba  mengisi jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina. Sebelum dinamai Hutan Taman Wisata Alam dahulu disebut sebagai Hutan Adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dilindungi dan dijaga oleh Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau.  Hutan Taman Wisata Alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 3587/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas _+1.000 hektar. BBKSDA adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berdasarkan asas dekonsentrasi. Ada beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1). Bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina? (2). Apa faktor yang mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Hutan Taman Wisata Alam. Pengambilan data penelitian dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau masih kurang optimal, baik dalam kebijakan maupun kerja sama. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau adalah untuk melindungi dan menjaga kearifan lokal Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi input kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak yang mengusung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Ide dasar dari tulisan ini berangkat dari kegelisahan dalam mengamati fenomena pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dianggap kuno, tidak menarik dan tertinggal. Terlebih dalam era globalisasi, kekhawatiran akan pudarnya kearifan lokal yang dikelilingi oleh budaya barat dan budaya lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kearifan lokal. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Siak, kearifan lokal justru menjadi daya tawar dalam kebijakan pariwisata. Sehingga menjadi penting untuk melacak penguatan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Siak dari sisi input kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Melalui teori evaluasi kebijakan Stufflebeam, penelitian ini fokus untuk menganalisis input evaluation mengingat aspek input menjadi kunci kesuksesan sebuah kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari dukungan input kebijakan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rencana strategis pengembangan pariwisata serta dukungan anggaran. Di Kabupaten Siak, sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas pariwisata masih terbatas secara kualitas dan kuantitas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai salah satu sarana pemasaran dan promosi pariwisata. Dilihat dari regulasi, Kabupaten Siak memiliki keunggulan regulasi melalui visi daerah yang berorientasi pada kebudayaan dan pariwisata, tersedianya roadmap kebudayaan melayu dan PERDA yang mengatur tentang bahasa dan pakaian melayu. Sedangkan dari aspek pendanaan, penyerapan anggaran pada Dinas Pariwisatan masih belum maksimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan.

This study discusses the problem of empowering superior products in Pandau Jaya Village through a field study by the author. he discussion in this research examines the empowerment of the Pandau Jaya Village community through the Superior Product Program Policy in 2019 which is based on 4 priority programs of the Ministry of Village. Then the source of capital for this superior product empowerment program is through the Pandau Jaya Village Income and Expenditure Budget. The superior product in Pandau Jaya Village is the superior product of honey papaya which is an agricultural commodity. As for the formulation of the problem in this research, how is the empowerment of the people of Pandau Jaya Village through the superior product program policy in 2019? And what is the process of forming a community empowerment policy in Pandau Jaya Village through superior products?. The method in this research is descriptive qualitative research which emphasizes the words with interview and documentation data collection techniques. The result of this research is that the problem that occurs in the empowerment program for superior honey papaya products in Pandau Jaya Village is the involvement of community participation in the implementation of empowerment programs, innovation in managing superior products and community empowerment in terms of commodity independence of farmer groups who are not involved in the implementation, empowerment program.

Tenaya Raya district Pekanbaru Indonesia was the second higher rank area of covid-19 spread in Pekanbaru city. We did a Community empowerment program: SPP (Socialization, Prevention, and Data Collection) in Tenayan Raya District. The program's implementation was done for 14 working days, started from June 15 to 30, 2020. The socialization activity aimed to understand the importance of Covid-19 prevention through media such as; brochures and banners in Tenan Raya district. Moreover, the socialization activity also was done by counseling for markets and daily merchants. Then, prevention activities were like disinfectant spraying, masker distribution, hand washing facilities for comfortable and safe activities. In addition, the data collection activity about community medical history was used for policy-making related to Covid-19 prevention. The method that was used in this research was counseling and speech or gave information about Covid-19 to the community. The result was the socialization program, and Covid-19 prevention was done well, which can be perceived as improving the community understanding about Covid-19. It can be seen by community awareness in using masker, washing hand in a public place, for example; market place and disinfectant spraying in worship place twice or three times a week.