The background of this research issue is based on the importance of information disclosure to companies that conduct public offerings in the capital market as a determinant for investors to make decisions because the Covid-19 pandemic is one of the extraordinary events that greatly affect several sectors, one of which is in the capital market. This thesis aims to review the fulfillment of the principle of information disclosure in the IPO (Initial Public Offering) process during the Covid-19 pandemic. This research is library research, examines the momentum that is happening at this time and relates the prevailing laws and regulations to support research. The analysis method used is normative juridical by using statute approach, as well as conceptual approach. In this study using three main legal materials used, namely, the primary legal material consists of Law No. 8 of 1995 on Capital Market, Law No. 8 of 1995 on Capital Market, Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority, and Bapepam Regulation Number IX.A.2 on Registration Procedures in the Framework of Public Offerings. The results showed that OJK issued several regulations for the capital market sector due to the Covid-19 pandemic that had an impact on companies and investors, but OJK has not issued specific regulations for the application of information disclosure principles in the IPO process during the pandemic so that there are still existing regulations related.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum serta tindakan yang dilakukan dalam Peran kantor Badan Pertanahana Nasional mengenai terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah Di Jakarta  Utara.Tipe penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan suatu pendekatan jenis data yang dilakukan untuk menganalisa yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar selanjutnya dengan melakukan penelusuran terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan  perundang-undangan.Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa pengumpulan dan penelitian data yuridis dan data fisik bidang tanah harus benar-benar teliti kebenaranya terutama mengenai riwayat tanahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk yang belum memiliki sertifikat maka informasi kepemilikan tanah harus akurat, dan setelah itu mengenai data tersebut diumumkan kepada masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara letak tanah yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice yang sudah berlaku di Indonesia dalam perkara pidana anak. Restorative justice sendiri merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apkah prinsip restorative justice dapat diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum yang berlaku, serta menjawab apakah penerapan diversi terhadap pidana anak di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip restorative justice.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan Undang-Undang dengan sumber data primer yakni Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, dengan pengolahan data berdasarkan data penerapan diversi di Indonesia, kemudian dianalisis dalam bentuk pernyataan dan diagram. Penelitian ini menggunakan teori Lawrence M. Friedman yang dikaitkan dengan hukum Islam, serta teori Restorative Justice dan teori Kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia menemukan bahwa para penegak hukum dalam melaksanakan diversi masih cukup rendah, karena menurut catatan masih banyak para penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan belum efektif dalam menerapkan diversi pada peradilan anak.