Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;(3) rancangan model penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan sosial dan pemberdayaan perempuan dengan pendekatan longwe sebagai alat analisanya, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Informan dari penelitian ini adalah tenaga pendamping, perempuan penerima PKH dan para stakeholders yang dipilih dengan menggunakan tekhnik purposive sampling, dimana data yang terkumpul dianalisis mengguakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah (1) partisipasi perempuan di dalam implementasi PKH belum optimal; (2) Faktor pendukung bahwa uang bantuan PKH bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok setelah kewajiaban intervensi pendidikan atau kesehatan terpenuhi sehingga mampu meningkatkan ekonomi daya beli masyarakat sedangkan faktor penghambat program kebijakan PKH yang bersifat Top Down yang tidak melibatkanya peran perempuan RTSM dalam proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi menyebakan lemahnya partisipasi perempuan; (3) rancangan model kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan perspektif pemberdayaan perempuan yang diperoleh dari hasil implementasi PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah penyempurnaan dari PKH dengan merubah dari kebijakan Top Down menjadi kebijakan bottom up dan harus ada sinergitas dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lainya.

Laws, according to Philippe Nonet and Philip Selznick, have fallen into three categories:repressive, autonomy, and responsive laws. Responsive law particularly deals with publicservice. This research prioritizes literature study on the theories of law by Nonet-Selznick,supported by juridical studies on legislation which is in line with responsive law. Thefindings of this research suggest that law can perform–in this regard, to serve the publicinterest—well on several conditions: (1) its substance highly values public interest andsocial justice, (2) it is implemented by sound and reliable legal institutions supported byhigh-integrity apparatus, (3) people consciously abide by the law. Therefore, achieving theexistence of the so-called responsive law—that is the law which provides the people withprotection and serves the public interests based on legal, moral, and social justice—requires (1) the development of law substances to uphold social interest and social justice,(2) the establishment of a legal institution which is responsive to social needs and publicdynamics, and (3) the promotion of legal awareness.